Perkembangan HAM mundur karena praktek Politik Populisme Penguasa

kontras.jpg

Fokustoday.com-11 Desember 2017

KontraS memandang situasi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia memburuk. Berdasarkan catatan, periode Januari-Oktober 2017, situasi HAM semakin  mundur dalam menghadapi tekanan praktik populisme.

“Kita dihadapkan dalam situasi bahwa politik populisme menjadi tren bukan hanya di global tetapi juga di domestik. Pendekatan politik populisme sangat menguat dan situasi HAM menjadi mundur karena ada praktik populisme yang semakin menguat,” terang Koordinator KontraS Yati Andriyani dalam catatan Hari HAM 2017 di Jakarta, Minggu, 10 Desember 2017.

Populisme yang dimaksud Yati ialah dalam konteks negatif terkait nasionalisme sempit hingga politik identitas. Politik populisme mendorong politik identitas baik keagamaan, primodialisme, kesukuan, dan kebangsaan.

“Kesemuanya itu kemudian dibungkus dan nantinya akan digunakan untuk tujuan politik pragmatis. Itu terjadi hari ini dan membuat kondisi HAM menjadi rentan dan sulit ditegakkan,” terang Yati.

Masyarakat menjadi sulit diajak menegakkan HAM karena didorong menerima pendekatan politik populis oleh penguasa. Misalnya, terkait kebebasan beragama dan beribadah yang digunakan penguasa serta oligarhi politik yang menjadikan simbol-simbol keagaman, sentimen agama, hingga retorika yang menggunakan identitas keagamaan justru menguat serta digunakan dalam konstelasi politik.

Kelompok mayoritas yang didukung oligarki kekuasaan dalam suatu persoalan akan marah karena dianggap menodai atau mengancam nilai agama mereka. Padahal, jika ditarik lebih jauh, persoalan utamanya bukan melindungi keagamaan, namun seringkali untuk dukungan politik. Contoh paling nyata terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Kontras mencatat sedikitnya 75 peristiwa kekerasan berdimensi agama dan keyakinan terjadi di Indonesia. Hal tersebut berimbas pada jaminan hak atas kebebasan berekspresi dan beropini di Indonesia.

Pada 2017. Jawa Barat masih menjadi provinsi rawan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan 17 peristiwa. Posisi kedua ditempati Jawa Tengah dengan 13 peristiwa, disusul Jawa Timur dan Banten dengan 7 peristiwa.

KontraS juga memandang pemerintah cukup dominan dalam pelanggaran yang sama. Misalnya, terkait persetujuan pelanggaran yang terjadi, pembiaran atas peristiwa pelanggaran, hingga dalam bentuk peraturan terkait kelompok atau pengikut agama tertentu. KontaS juga melihat ada sejumlah aktor lain yang masif terlibat dalam pelanggaran yang sama, yakni kelompok intoleran, ormas, dan warga. (ft/nas/es)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s