SBY dan Soal “Kriminalisasi Ulama”

sby

Presiden Ke-6, SBY

Fokustoday.com-22 Januari 2018

Seperti pernah di beritakan oleh Fokustoday.com perihal  pidato Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika memberi sambutan di acara peringatan 50 tahuan Pondok Pesantren Daar EL-Qolam di Pasir Gintung, Jayanti, Tangerang, Sabtu (20/1/2018)

Pidato SBY tersebut terkait dengan penangkapan Ustdaz Zulkifli dan mengkaitkanyya dengan kriminalisasi Ulama. Dalam pidato tersebut, SBY mengritik Pemerintah “Jangan sedikit-2 kriminalisasi ULAMA.”  “Negara, pemerintah, penegak hukum jangan sedikit-sedikit mudah mengkriminalkan, memanggil, seolah-olah (ceramah) itu dianggap kejahatan. Saya yakin masih bisa tidak seperti itu, masih bisa menjalin hubungan baik,”(Baca : SBY minta agar Pemerintah tidak kriminalisasi Ustadz radikal. Mengapa ?).

Secara implisit SBY telah menuding seakan Pemerintahan Jokowi anti Islam. Namun pertanyaanya, apakah tepat tuduhan seperti itu? Sudahkah kita  pikirkan dampak dari pernyataan tersebut ?

Baiklah, ada baiknya kita mengingat kasus -kasus yang pernah terjadi di era SBY, yaitu;

1. K.H. Abu Bakar Ba’asyir, seorang pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Pondok Pesantren Al-Mu’min. Dia dijebloskan ke penjara diera SBY hingga sekarang masih ‘mendekam’ di penjara karena disangkakan terkait kasus terorisme. Jika tidak melanggar hukum, mengapa dibiarkan K.H. Abu Bakar Ba’asyir dibui?

2. Habib Rizieq Shihab, seorang pimpinan Front Pembela Islam (FPI) dan Ulama 7 juta umat Islam Pembela Agama dan Tuhan. Dia juga pernah dijebloskan ke penjara diera SBY karena terkait beberapa pelanggaran hukum. Mengapa SBY biarkan Habib Rizieq juga dibui? Mengapa tidak  dilindungi?

3. Pemerintahan era SBY gagal  menuntaskan soal Syiah di Sampang, kasus-kasus terkait persekusi thd jemaah Ahmadiyah di berbagai daerah. Bagaimana pula dengan kasus Gereja GKI Yasmin dan Gereja HKBP di Bekasi itu? Bukankah itu “warisan” Pemerintahan SBY?

Cara rezim SBY dalam merespon dan menyikapi maraknya primordialisme dan sektarianisme agama adalah dengan  mengembangkan jurus “mbulet” dan berujung pada menunda-nunda pengambilan keputusan. Lalu ia dibungkus dengan retorika kesantunan dan statemen keprihatinan. Hasilnya? Sampai ada lebaran Kuda (meminjam istilah SBY sendiri -red) pun tak akan ada tindakan kongkrit dan tuntas.

 

Dari beberapa bukti jejak digital di atas, apakah rela jika SBY dituding sebagai “anti Islam dan mengkriminalisasi Ulama?” Tentu tidak, karena keduanya telah dinyatakan bersalah oleh penegak hukum dieranya. Jadi itupun berlaku pada pemerintahan sekarang

Alangkah baiknya, sebelum SBY berpidato “pedas” terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah, tidakkah SBY melihat dan mendengarkan terlebih dulu isi ceramah oknum berbaju ulama yang ditersangkakan?

Ada Ustadz bilang 200 juta KTP Indonesia dicetak di Paris dan 200 juta dicetak di China. Lalu dia jadi TSK & diperiksa oleh Bareskrim untuk mempertanggungjawabkan tudingannya. Apakah itu kriminalisasi? Lalu Habib Rizieq yang jelas jadi TSK Polri, ketika akan diperiksa lalu pergi umroh tak pulang-pulang sampai sekarang. Lalu para pembelanya berteriak, Jangan kriminalisasi Ulama. (Baca : Polri beberkan alasan Ustadz Zulkifli ditetapkan sebagai Tersangka)

Ada lagi Alfian Tanjung. Dia sering tampil di mimbar agama. Dalam pembicaraannya di depan publik, dia menuduh istana disusupi PKI. Menuding seorang pejabat sebagai antek PKI. Pejabat itu tidak terima, kemudian mengadukannya pada polisi. Wajar bukan? Penceramah itu dimintakan pertangungjawabannya. Karena menghina orang, bahkan cenderung memfitnah, dia dijadikan tersangka. Lalu ada orang protes, jangan kriminalisasikan ulama.

Betapa ‘longgarnya”  otak kita mendengar itu semua. Apakah seseorang ketika mengklaim dirinya ulama lalu bisa berbuat semaunya tanpa harus ada konsekuensi hukum? Padahal  fitnah, menghasut adalah termasuk perbuatan kriminal. Itu jelas melanggar KUHP.

Baca : [ Diciduk Polisi ] Ustadz Zulkifli Lc sebar berita bohong soal pembuatan jutaan ktp di China

Ulama boleh bertindak secara brutal. Ulama boleh memfitnah orang lain. Ulama boleh menghasut rakyat dengan kebohongan. Ulama boleh memaki-maki siapa saja dari atas mimbar agama. Jika dia melanggar hukum, maka ada kelompok orang yang membelanya dengan slogan: Jangan Kriminalisasi Ulama!!!

Nah kini Pemerintah Pemerintahan Jokowi, yang telah dan sedang berupaya merespon secara lebih tegas dan konsisten itu, malah dianggap sebagai kriminalisasi! Kalau istilah anak zaman now, sikap SBY ini bisa dibilang baper atau bahkan ngiri kepada Pemerintah Jokowi. Padahal, publik juga paham dan mudah membedakan kebijakan dan sikap kedua rezim itu. Asal tahu saja, rekam jejak kedua pemerintah itu bisa dilacak dan diketahui secara transparan!

Sebab tak ada yg lebih bisa dipercaya ketimbang FAKTA dan BUKTI. Dan publik dengan mudah bisa membandingkan apa yang dikerjakan SBY dengan apa yg dilakukan Jokowi terkait masalah ini. Tinggal diperiksa dan bandingkan saja dengan seksama, fair, dan JUJUR! Bagaimana menurut Anda ? (ft/opini/s/dE0)

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s