PMII menolak tegas hasil revisi UU MD3

pmii

Ketua Umum PB PMII, Agus M Herlambang

Fokustoday.com-28 Februari 2018

Penolakan terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) tak pernah surut. Sejumlah kalangan terus melakukan gugatan terhadap pasal yang dianggap menguatkan posisi DPR, tak terkecuali aktivis Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII).
Ketua Umum PB PMII, Agus M Herlambang pun menolak tegas hasil revisi UU MD3. Menurutnya, UU MD3 bertolak belakang dengan hakikat sistem pemerintahan demokrasi. ( Baca : UU MD3 Kontroversial, Menjadikan DPR Kebal Kritik dan Sangat Sulit dipidanakan )
“Negara demokrasi sangat memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk memberikan kritikan kepada para wakilnya. Di negara demokrasi juga tidak boleh ada kekebalan hukum, semua sama di mata hukum,” ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 24 Februari 2018.

Baca : UU MD3 Yang Kontroversial Bisa dibatalkan dengan Perpu.
Terkait penolakan ini, Agus mengatakan pihaknya akan menempuh dua jalur. Pertama, PB PMII akan membentuk tim hukum melalui LBH PB PMII untuk mengajukan pasal-pasal kontroversial terkait UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat.
Kedua, ia akan mengintruksikan seluruh kader PMII yang ada di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk turun aksi di daerah masing-masing guna menolak hasil revisi UU MD3 dan meminta Presiden mengeluarkan Perppu UU MD3.

Baca : Dengan RUU MD3, DPR Akan Kebal Kritik dan Lebih Leluasa untuk Korupsi. Mengapa?
“Dalam waktu dekat akan ada aksi oleh kader PMII di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menolak hasil revisi UU MD3. Kami sudah menginstruksikan para Penguus Cabang dan Pengurus Koordinator Cabang,” tegasnya.
Ketua Bidang Politik, Advokasi dan Kebijakan Publik PB PMII, M. Zeni Syargawi menegaskan, revisi UU MD3 jelas mendapat penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat.

Baca : Superbody DPR : Ada 13 Pasal Kontroversial dalam Revisi UU MD3.
“Mendapat penolakan dari berbagai kalangan, karena dianggap ada kejanggalan. Seperti imunitas yang berlebihan, anti kritik dan lain-lain,” ujar aktivis asal Medan, Sumatera Utara ini.
Ketua LBH PB PMII La Radi Eno juga menegaskan bahwa atas perintah ketua umum, pihaknya akan segera mendaftarkan gugatan uji UU MD3 tersebut di Mahkamah Konstitusi.
“UU MD3 ini menakutkan rakyat untuk memberikan kritikan pada anggota DPR. Selain itu, anggota DPR juga akan kebal hukum. Sebab tidak bisa diperiksa jika tidak ada persetujuan dari Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Kohormatan Dewan (MKD),” kata La Radi. (ft/nas/es)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s