Jokowi Menolak UU MD3 dan Beri Saran Untuk Masyarakat

Fokustoday.com – Banten, 16 Maret 2018.

Undang-undang MD3 telah disahkan, yang mana memberikan dalam pengesahan ini DPR mendapat tiga Kekusaan tambahan.

jokowi banten

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat, di Alun-alun Barat Kota Serang, Serang, Provinsi Banten, Rabu (14/3). (Foto : Setkab)

Tiga pasal dalam Undang-Undang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (MD3) yang baru saja disahkan sore ini mengundang polemik. DPR mendapatkan tiga kuasa tambahan, yakni pemanggilan paksa dalam rapat DPR, imunitas, dan antikritik.

Jojkowi memutuskan untuk tidak menandatangani revisi Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) beralasan memahami masyarakat. “Saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat,” kata Jokowi di Alun-alun Barat, Kota Serang, Banten, Rabu, 14 Maret 2018.

Presiden menyadari dan memahami bahwa ketentuan UU itu tetap akan berlaku meski tidak dia tanda tangani. Karena itu, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk mendaftarkan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi.

Jokowi berjanji tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Ia menyarankan masyarakat menguji materi UU MD3 dan menunggu Mahkamah Konstitusi. “Diuji materi dululah, coba”.

Baca Juga :

Dengan RUU MD3, DPR Akan Kebal Kritik dan Lebih Leluasa untuk Korupsi. Mengapa?

UU MD3 Kontroversial, Menjadikan DPR Kebal Kritik dan Sangat Sulit dipidanakan

UU MD3 Sangat Kontroversial, Jokowi Mungkin Tak Akan Menandatanginya.

PMII menolak tegas hasil revisi UU MD3

Ia juga tak akan buru-buru menerbitkan perpu. “Perpu, kalau sudah jadi, ya harus disetujui oleh DPR. Gitu lho. Masak, pada enggak ngerti”.

Sejumlah pasal dalam UU MD3 menuai kontroversi lantaran mengatur tentang imunitas DPR dan membuatnya terkesan menjadi lembaga superpower. Meski UU itu dibahas bersama pemerintah, Jokowi membantah kecolongan.

Ia beralasan, situasi pembahasan UU MD3 di DPR sangat cepat dan banyak pasal yang diubah. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly tidak memiliki kesempatan melaporkannya.

“Pak Menkumham menyampaikan, ‘Pak, itu sudah kami potong lebih dari 75 persen.’ Jadi memang dinamika di DPR sangat panjang dan cepat sekali,” ujarnya.

Jokowi pun memaklumi Yasonna yang tidak melaporkan pembahasan UU MD3 kepadanya. Karena itu, ia tidak memberi teguran kepada koleganya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

“Pada saat itu, (Yasonna) berusaha telepon ke saya. Tapi saya tidak pada posisi mungkin menerima itu,” tutur Jokowi. (Tempo/FT/am)

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s