PAN Klarifikasi Buntut Tudingan Amien Rais 74% Tanah di Miliki Asing.

Politisi PAN Drajat Wibowo.jpg

Politisi PAN Drajat Wibowo

Fokustoday.com – Jakarta, 30 Maret 2018.
Bererapa waktu yang lalu terjadi polemik dengan adanya tudingan dari Amien Rais terhadap pemerintahan Jokowi tentang kepemilikan tanah. Amien menuding bahwa 74 persen lahan di Indonesia dimiliki oleh asing. Penelitian dari Greenomics menanggapi tudingan itu.Greenomics menanggapi tudingan Amien Rais bahwa 74 persen lahan di Indonesia dimiliki pihak asing. Dikatakan bahwa lebih dari 90 persen izin perkebunan yang terbit merupakan izin ekspansi perkebunan sawit. Diperkirakan 2,2 juta hektar izin diberikan pada 10 tahun pemerintahan SBY. Sementara itu, Presiden Jokowi tercatat baru mengizinkan 200 ribu hektar selama hampir empat tahun pemerintahan. Bahkan izin itu terbesar dikeluarkan oleh Zulkifli Hasan mentri kehutanan yang sekarang adalah ketua umum PAN.

Mencoba untuk membela Partainya (PAN), Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo menjelaskan alasan pembukaan lahan untuk kepentingan bisnis di saat Zulkifli Hasan jadi Menteri Kehutanan. Menurut Drajad kebijakan Zulkifli saat itu adalah program dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Salah satu yang dikejar adalah izin untuk dunia usaha. Jika Bang Zul tidak menjalankan itu maka dia tidak menjalankan agenda pemerintah,” kata Drajad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 29 Februari 2018. Kebijakan berbeda, kata dia, justru dilakukan Presiden Joko Widodo dengan mengerem pemberian izin kepada perusahaan.

Drajad pun mengklaim bahwa Ketua Umum PAN itu telah melakukan terobosan dengan menerapkan perizinan secara online dengan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi. Alhasil, perizinan pun dapat dikeluarkan makin cepat. “Ini alasan Bang Zul cukup banyak memberi perizinan,” kata dia.

Pemerintahan SBY, Drajad menjelaskan, berhasil memperbaiki gini rasio ketimpangan lahan. Dasarnya, data Badan Pusat Statistik yang menyebutkan rasio gini pada angka 0,68 pada 2013. Angka ini turun dari 0,72 pada 2003 rasio gini yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. “Saya tidak berani mengklaim langkah Bang Zul mengurangi rasio gini,” ujarnya.

Sebelumnya lembaga Greenomics Indonesia melakukan sebuah studi mengenai total luas lahan yang diberikan kepada pebisnis pada 2004-2017 untuk izin perkebunan. Hasilnya, pemerintah melepas lebih dari 2,4 juta hektare kawasan hutan atau sekitar 36 kali lipat luas DKI Jakarta untuk izin perkebunan. Dari angka itu, Menteri Kehutanan saat itu Zulkifli Hasan, membebaskan 70 persen lahan untuk pelaku bisnis.

Dari data Greenomics terlihat lebih dari 90 persen izin dengan luas sekitar 2,2 juta hektar diberikan pada 10 tahun pemerintahan SBY. Sementara era Jokowi baru tercatat  mengizinkan 200 ribu hektar selama hampir empat tahun pemerintahan. (Ft/Nas/SA).

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s