Perlu Anda Tahu ! Titik Rawan Korupsi Menjelang Pilkada 2018, menurut Investigasi KPK

pilkad

Rawan Korupsi Pilkada 2018

Fokustoday.com- Jakarta 20 April 2018

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan kasus korupsi yang menjerat 18 gubernur dan 71 wali kota/bupati telah memetakan setidaknya sembilan titik rawan korupsi dalam pemerintahan daerah.

“Sembilan titik tersebut adalah perencanaan APBD; pengganggaran APBD; pelaksanaan APBD; perizinan; pembahasan dan pengesahan regulasi; pengelolaan pendapatan daerah; rekrutmen, promosi, mutasi, dan rotasi kepegawaian; pelayanan publik, dan proses penegakan hukum,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Bandung, Selasa, pada Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN pasangan calon kepala daerah se-Jawa Barat di Aula Barat Gedung Satem.

 Basaria mengatakan untuk membangun perilaku anti-korupsi dan mencegah korupsi di pemerintah daerah, lembaganya menjalankan program Pilkada Berintegritas yang meliputi pembekalan untuk para calon kepala daerah yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Serentak Juni 2018.

 Berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaaan Agung, dan Kepolisian, ia mengatakan, KPK ingin meningkatkan pemahaman para calon kepala daerah mengenai persoalan-persoalan pokok penyelenggaraan pemerintah daerah dan membangun perilaku anti-korupsi.

Pilkada

“Penindakan sudah banyak kita lakukan, masih saja ada kepala daerah yang korupsi, kami tak akan berhenti memberantas korupsi, termasuk dengan upava pencegahan,” kata Basaria dalam acara pembekalan yang diikuti 56 pasangan calon kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang ikut dalam Pilkada Serentak 2018.

 Ia juga mengingatkan bahwa rata-rata biaya pemilihan bupati/wali kota sekitar Rp20 hingga Rp30 miliar, sedangkan kekayaan calon kepala daerah rata-rata hanya Rp7 miliar sampai Rp9 miliar.

 “Kesenjangan ini biasanya dimanfaatkan oknum dengan memungut 10 hingga 30 persen dari nilai proyek atau diijon dari SKPD,” katanya, menekankan bahwa KPK akan mengawal peserta dan penyelenggara pemilu agar terhindar dari konflik kepentingan.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan para kepala daerah untuk menandatangani Pakta Integritas dengan hati.

“Kalau tidak tulus, bisa kejadian pagi-pagi menandatangani Pakta Integritas dan sorenya ditangkap KPK,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa kepala daerah harus memberikan perhatian khusus pada sumber utama korupsi seperti perencanaan anggaran dan perizinan.

 KPK bekali calon kepala daerah dengan siasat cegah korupsi

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa membekali peserta pemilihan kepala daerah di Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan tahun ini dengan siasat mencegah dan menghindari korupsi.

 Di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyampaikan pembekalan mengenai upaya pencegahan korupsi kepada para calon kepala daerah di Provinsi Jawa Barat.

 “Tahun ini kita mulai dari awal agar dalam proses mencapai kepala daerah, nantinya kepala daerah yang terpilih itu bisa terhindar dari korupsi atau tidak terjerat dalam tindak pidana korupsi,” kata Basaria dalam acara yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu.

 Empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018-2023 duduk di barisan paling depan, dan pasangan calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota duduk di belakang mereka dalam acara pembekalan itu.

 Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat juga hadir dalam acara yang mencakup Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Kepala Daerah se-Jawa Barat 2018-2023 oleh KPU Provinsi Jawa Barat itu.

Sementara di Makassar, para calon kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan menerima penjelasan mengenai strategi pencegahan korupsi dari Wakil Ketua KPK Laode M Syarief.

Image Caption

“Kita perlu mencegah dari awal, kalau dulu zaman kemerdekaan banyak yang pernah dipenjara kemudian menjadi pejabat negara, kalau sekarang banyak yang jadi pejabat negara dan berakhir di penjara,” katanya dalam acara yang juga mencakup Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan itu.

 Ia mengatakan bahwa para pejabat di 22 dari 34 provinsi di Indonesia, baik gubernur, bupati, maupun wali kotanya, pernah berhubungan dengan KPK.

 “Total tercatat 75 kasus yang melibatkan bupati/wali kota, dan 13 gubernur,” imbuhnya.

 Laode lantas memaparkan berbagai bidang-bidang yang rawan korupsi dalam kegiatan pemerintahan, di antaranya perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan perizinan.

 “Saya berharap jika terpilih di Pilkada nanti terapkanlah sistem e-planning dan e-budgeting, karena banyak kepala daerah yang tergelincir di sini,” pesan Laode.

 Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan Faisal Amir mengatakan pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN merupakan langkah awal untuk menciptakan Pilkada yang berintegritas.

 “Pilkada bisa berintegritas jika paslon berintegritas, pembekalan ini bagian dari mewujudkan pilkada berintegritas,” kata dia.

 Ia menambahkan bahwa KPU berkomitmen mewujudkan pilkada yang berintegritas, netral, jujur, dan profesional.

 “Mari kita wujudkan Pilkada yang damai, berintegritas, aman, dan menjadi model dan contoh penyelenggaraan pilkada terbaik di Indonesia,” pesannya.

Sementara Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono mengatakan pilkada mestinya menjadi pesta demokrasi yang menggembirakan, aman dan nyaman.

 “Kita bangga, semua mata melihat Indonesia saat ini, melihat bagaimana proses demokrasi berlangsung di negara besar ini, dan saya setuju Sulsel harus jadi contoh model pilkada terbaik di Indonesia,” katanya.

 Pada akhir acara pembekalan itu, para calon kepala daerah mendeklarasikan sikap anti-hoaks dan anti-ujaran kebencian dan dukungan penyelenggaraan pilkada damai.(ft/nas/es)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s