Jelang Pilkada 2018, Komnas HAM nilai Isu Sara soal Syi’ah Sampang Masih Mengganjal di Jawa Timur

saat diwawancarai di KPU Jombang. (ELO)

Khoirul Anam, salah satu Komisioner Komnas HAM

Fokustoday.com- Surabaya, 22 April 2018
Khoirul Anam, salah satu Komisioner Komnas HAM saat diwawancarai di KPU Jombang. (ELO)
Laporan potensi titik rawan, adanya isu ras, agama dan golongan (Sara), dalam Pilkada serentak yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur, tidak sebanyak dengan adanya laporan potensi titik rawan di provinsi Jawa Barat. Hal ini dipengaruhi dimensi yang beragam sesuai dengan letak wilayah.

“Report soal-soal intoleransi itu gede di Jawa Barat, kalau di sini di Jawa Timur report itu rendah. Jadi kalau dibandingkan Jabar dan Jatim untuk kerentanan berbasis sara, Jawa Timur lebih bagus daripada Jawa Barat,” ujar Khoirul Anam, Komisioner Komnas HAM, Rabu (18/4/2018).

Namun demikian, menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terdapat isu Sara Syiah Sampang di Jawa Timur, yang masih sempat mengganjal dan hingga hari ini masih dalam tahap pencarian solusi mengatasi hal tersebut.

“Untuk yang lain juga ada, dari kemarin Jawa Timur misalkan, salah satu yang soal isu sara yang cukup ganjel, katanya temen-temen Jawa Timur, soal Syiah Sampang. Ini lagi dicari jalan keluarnya,” katanya.

Masih menurut Khoirul, mengenai soal pengungsi Syiah Sampang, hak-hak mereka tetap dilindungi dan hal ini sudah menjadi kesepakatan sekaligus komitmen dari Komnas HAM.

“Asesbilitas mereka untuk menggunakan hak nya tetap dilindungi, tetapi lagi dipikirkan hak itu terselenggara dengan cara aman, lah itu yang lagi didiskusikan aman itu dimana letaknya, nah inilah yang menjadi konteks Jawa Timur menjadi sangat penting, bagi kami,” paparnya.

Secara Nasional, lanjut Khoirul, Komnas HAM sedang menyoroti soal Noken, yang ada di Nias dan Papua, namun kalau di Jawa Timur Noken dalam bentuk yang lain terdapat di Sampang. Mengingat Blater di 2015 punya rekam jejak yang cukup menggelitik.

“Dalam konteks blater, kami berharap pada temen-temen penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu di Jawa Timur bisa memastikan terselenggaranya pemilu yang baik di Madura, khususnya di Sampang, karena pada tahun 2015, sampai diulang hingga dua kali, tapi tetap juga gagal,” tegasnya.

Jika berkaca pada penyelenggaraan pemilu di Sampang, kata Khoritul, yang sempat melakukan penggantian panitia penyelenggara diambilkan dari daerah lain, tidak boleh terulang dan terjadi lagi pada Pilkada serentak.

“Harusnya tegas aja kok, begitu aktor nya jelas, lah ini tanggungjawabnya kepolisian. Kepolisian yang harus memainkannya, kan sudah punya pengalaman tahun 2015 jangan sampai pengelaman ini terjadi bulan depan di Pilkada serentak. Meski sekalian untuk persiapan di 2019, kalau 2018 ini gagal untuk memberesin yang blater di Sampang ya 2019 potensinya lebih gede,” pungkasnya. (ft/nas/es)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s