Hapus Frasa “Negara” dari Definisi Teroris, Untuk Hindari Kecurigaan

Fokustoday.com – Jakarta, 23 Mei 2018.

Sebelumnya Ketua Panitia Khusus revisi UU Antiterorisme, Muhammad Syafii berbicara kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018).

rapat UU Terorisme.jpg

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham Enny Nurbaningsih memimpim Rapat Internal Pemerintah Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terosrime

“Pemerintah ini pada dasarnya sepakat bahwa definisi terorisme itu, selain ada tindak kejahatan yang bisa menimbulkan ketakutan masif, menimbulkan korban, merusak objek vital yang strategis, juga harus mengancam keamanan negara dan punya tujuan politik,” kata Syafii.

Pemerintah, lewat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham Enny Nurbaningsih hampir menyepakati soal penghapusan frasa ‘negara’ dalam definisi terorisme yang akan dituangkan dalam RUU Antiterorisme. Alasannya, kata ‘negara’ bisa menimbulkan kecurigaan.

Baca Juga (Definisi “TERORISME” Menurut Kapolri Hingga Panglima TNI)

“Supaya itu tidak kemudian menimbulkan kecurigaan, kalau ada terminologi negara itu nanti menimbulkan tafsiran bahwa paradigma UU Terorisme yang baru itu sudah agak bergeser dari paradigma penegakan hukum berbasis sistem peradilan pidana menjadi paradigma berbasis pendekatan militer. Padahal itu kan tidak kita inginkan sampai sekarang,” kata Enny di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Meski begitu, Enny menyebut TNI tetap bisa dilibatkan dalam penanggulangan terorisme. Sebab, keterlibatan TNI sudah diatur lewat UU TNI 34/2004.

“Pelibatan TNI diletakkan pada UU TNI. Bukan pada UU ini. Ini hanya bridging mereka. Kan disebutkan dalam penjelasan, ini penerapan dari perpres berdasarkan UU TNI dan pertahanan,” jelas dia.

“Jadi menurut saya itu akan tergantung sekali pada rumusan perpres, bukan dari situ,” imbuh Enny.

Soal frasa motif politik yang akhirnya dicantumkan pemerintah dalam salah satu alternatif definisi yang ditawarkan, Enny punya penjelasan. Padahal, awalnya pemerintah menolak mentah-mentah gagasan itu.

“Ini sebetulnya bukan pemerintah ingin menurunkan standarnya, ini kan dalam proses mengakomodir. Karena membuat undang-undang tidak bisa sendiri. Tidak bisa pemerintah memutuskan sendiri, kan sama-sama dengan DPR, sehingga mayoritas perlu kita rumuskan supaya kita melihat alternatif. Bukan kami memutuskan,” jelas dia.

Dalam rapat panja RUU Antiterorisme hari ini, pembahasan DPR bersama pemerintah telah mengerucut ke dua pilihan definisi terorisme. Setelah mendengarkan pandangan fraksi-fraksi, pemerintah akhirnya memasukkan frasa motif politik ke salah satu alternatif yang ditawarkan.

Alternatif 1
Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban, yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Alternatif 2
Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan negara.

Dari dua versi, DPR terbelah dua. 2 fraksi memilih opsi pertama dan sisanya opsi kedua. (Detik/FT/am)

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s