KPK : Hukuman Denda Koruptor di RKUHP Terlalu Ringan

Fokustoday.com – Jakarta, 7 Juni 2018.

Sebelumnya KPK menolak dimasukkannya tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi, ke dalam RKUHP dan meminta agar tindak pidana korupsi seluruhnya tetap diatur dalam UU khusus di luar KUHP.

Korupsi - Ilustrasi.jpg

Ilustrasi – Korupsi

KPK telah mengirimkan surat sebanyak 5 kali. Selain ke Presiden Jokowi, KPK juga mengirimkannya ke Ketua Panja RKUHP DPR, serta Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM). Surat tersebut dikirim pada 14 Desember 2016, 4 Januari 2017, 13 Januari 2017, 24 Mei 2017, dan 13 Februari 2018.

Masuknya delik  korupsi dalam RUU KUHP, dinilai KPK akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi, termasuk kelembagaan KPK.

Baca Juga :

KPK Tolak Pasal Tipikor Masuk RKUHP

Presiden Jokowi : Pemerintah Tegaskan Tetap Memperkuat KPK

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berdebat dengan Panja RUU KUHP dari F-PPP Arsul Sani soal hukuman denda bagi koruptor. Syarif menilai hukuman bagi koruptor di RKUHP terlalu ringan.

“Pasal 729 dianggap memperkuat, artinya apa ini, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan bab tentang tidak pidana khusus dalam undang-undang ini, tindak pidana khusus dalam undang-undang KUHP. Karena dia bilang udang-undang ini tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan lembaga yang diatur dalam undang-undang masing-masing,” ujar Syarif membacakan draf RKUHP dalam acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, Rabu (6/6/2018).

Menurut Syarif, bagian UU Pemberantasan Tipikor sudah masuk dalam draf RKUHP Pasal 729.

“Jadi mana yang khusus mana yang umum? Itu satu. Yang kedua, kalau ada juga asas hukum yang baru mengesampingkan yang lama. Belum lagi kalau terjadi perbedaan tafsir,” ucap Syarif.

“Jadi kami ingin sampaikan kepada Presiden, ini masih begini, jangan buru-buru sudah distempel ini barang,” tegas Syarif.

Panja RUU KUHP dari F-PPP Arsul Sani pun langsung menimpali pernyataan Syarif. Arsul menilai draf RKUHP yang baru jangan hanya disebut memperlemah pidana penjara bagi koruptor.

“Lihatlah soal denda, di Undang-Undang Tipikor sekarang ini range-nya paling banyak kita bicarakan denda Rp 1 miliar kan, tapi di sini bisa sampai pidana kategori 4. Bahkan kalau sampai kita ubah kategori 6, sampai Rp 100 M. Jadi melihat soal berat-ringannya pidana itu hanya jangan dari yang tadinya ancamannya 20 tahun menjadi maksimal 15 tahun atau seumur hidup,” jelas Arsul.

Arsul bertanya terkait berapa jumlah pidana kasus korupsi yang memidana koruptor di atas 20 tahun. Meski ada penurunan masa hukuman, menurut Arsul, di RKUHP menambah potensi denda yang lebih tinggi bagi koruptor.

“Kita lihat dalam kasus korupsi yang sampai maksimal 20 tahun itu berapa kasus. kita hitung, berapa kasus? Sementara dengan KUHP ini katakanlah yang hukumannya tadinya harusnya 18 tahun jadi 15 tahun, tapi potensi untuk dendanya jadi besar juga ada di situ,” imbuh Arsul.

Namun pernyataan Arsul langsung dibantah Syarif. Syarif langsung membacakan draf RKUHP yang menyebut denda bagi koruptor.

“Tapi faktanya Pasal 13 UU Tipikor maksimal Rp 150 juta atau 12 B maksimal Rp 1 miliar, di dalam Pasal 692 minimum Rp 10 juta maksimal Rp 500 juta. Selalu rendah,” timpal Syarif. (Detik/FT/am)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s