Bawaslu Loloskan Eks Koruptor Jadi Caleg, KPU Peringatkan Bawaslu

Fokustoday.com – Jakarta, 17 Agustus 2018.

KPU secara jelas melarang mantan narapidana korupsi maju menjadi calon anggota legislatif baik di tingkat DPR, DPRD, maupun DPD.

Caleg eks Koruptor

Larangan mantan koruptor maju menjadi calon anggota legislatif  baik di tingkat DPR, DPRD, maupun DPD.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) dan aturan tersebut pun mengikat Bawaslu. Sehingga, Bawaslu harus mengikuti aturan PKPU tersebut sampai ada keputusan MA.

“PKPU itu mengikat semua pihak dan Bawaslu tidak bisa sewenang-wenang menjadi Mahkaman Agung. Untuk membatalkan PKPU ada pengujian ke MA. Selama PKPU belum dibatalkan oleh MA, maka PKPU mengikat, termasuk Bawaslu,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam sebuah diskusi di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (16/8/2018).

Sementara diketahui, Bawaslu di daerah, telah mengabulkan gugatan dua bacaleg DPRD dan satu bakal calon DPD yang sebelumnya dicoret karena berstatus mantan koruptor.

Dua bacaleg DPRD eks koruptor yang dikabulkan gugatannya itu berada di Toraja dan Sulawesi Utara, sedangkan satu bakal calon DPD ada di Aceh.

Baca Juga :

Mantan Koruptor Resmi Dilarang Jadi Caleg di Pemilu 2019

Lima Data Bacaleg Eks Napi Koruptor Dikembalikan ke Parpol

Terkait hal tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkritik keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah yang telah mengabulkan gugatan dua bakal calon anggota legislatif DPRD dan satu bakal calon DPD yang sebelumnya dicoret karena berstatus mantan narapidana koruptor.

Terkait putusan Bawaslu daerah yang menganulir putusan KPU, Wahyu mengatakan pihaknya telah mengirim surat kepada Bawaslu.

Dalam surat tersebut, lanjut Wahyu, KPU meminta Bawaslu untuk mengoreksi putusannya.

Namun, dalam tanggapan surat KPU, kata Wahyu, Bawaslu berpendapat bahwa melarang eks napi koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif melanggar hak warga negara dan tidak diatur dalam UU Pemilu.

“Mereka berjanji akan menjawab normatif. Normatif itu adalah UU-nya begini, ini pelanggaran HAM dan kita akan kembali ke perdebatan awal,” ungkap Wahyu. (Tribun/FT/am)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s