Mengapa Era SBY Sulit Membangun Infrastruktur ?

sbyjkw.jpgFokustoday.com- Jakarta, 31 Agustus 2018

Banyak pihak membentuk opini bahwa pembangunan infrastruktur ekonomi itu seolah olah semua dari APBN dan uangnya didapat dari utang. Kemudian dikaitkan dengan melemahnya mata uang rupiah. Harga melambung dan dampaknya banyak orang susah. Saya dapat simpulkan bahwa mereka sedang bicara politik. Tujuannya menggiring opini negatif terhadap pemerintah Jokowi.

Mengapa di era Jokowi pembangunan infrastruktur seperti Bandara, Pelabuhan, Jalan Toll begitu pesatnya. Kenapa di era SBY tidak begitu pesat terjadi. Bahkan lebih banyak mangkrak seperti proyek Pembangkit listrik.

Baca : Klaim Data Kemiskinan di Kontrol Pemerintah, Sandi Harus Minta Maaf !

Mengapa SBY sulit membangun infrastruktur ? Pertama, APBN tidak cukup untuk membangun infrastruktur. 90% uang habis untuk belanja rutin. Satu satunya harapan adalah mengharapkan investor swasta masuk dalam skema PPP. Kedua, mengharapkan swasta adalah sangat sulit. Karena tidak ada swasta yang berani ambil resiko untuk pembebasan lahan. Maklum aja , kalau sudah pembebasan lahan, mafia tanah ikut bermain. Harga tanah akan tak terkendali. Dan lagi swasta hanya mau bangun di daerah yang nilai ekonominya tinggi. Sementara daerah lain yang nilai ekonominya rendah tidak mungkin investor mau terlibat. Ketiga, masalah tarif yang masih sangat regulated sehingga sulit untuk menentukan tarif yang berniali komersial.

Baca : Ahli Kebakaran Hutan IPB: Baru Era Jokowi Kebakaran Hutan Ditangani dengan Serius

Nah di era Jokowi apakah kendala itu masih ada. Ya tetap ada!. Itu kendala struktural yang tidak mungkin bisa diatasi begitu saja. Apalagi Jokowi mewarisi APBN dalam kondisi keseimbangan primer yang negatif. Lantas bagaimana solusi Jokowi agar kendala itu menjadi peluang ? Pertama, Jokowi memangkas biaya sosial seperti subsidi BBM dan lainnya. Mengapa ? agar APBN lebih ramping dan menyisakan ruang bagi pemerintah untuk ekspansi. Tetapi ruang itu tidak besar. Hanya ada sebesar 12% saja dari APBN. Kedua, dari 12% itulah Jokowi lakukan leverage. Gimana leverage nya ? Kalau Jokowi libatkan swasta jelas sulit karena soal pembebasan lahan. Makanya Jokowi tugaskan BUMN untuk masuk lebih dulu.

Baca : GNR Tekadkan Sikap Dukung Jokowi-Ma’ruf Pada Pilpres 2019

Dana yang 12 % Jokowi setor sebagian ke BUMN dalam bentuk PMN ( penyertaan modal negara ). Dengan adanya tambahan modal maka struktur permodalan BUMN jadi sehat dan bankable. Sehingga tidak kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari bank maupun dari publik. Nah modal ini dipakai untuk pembebasan lahan. Jelas lebih mudah kalau BUMN terlibat karena ini sama saja dengan negara. Mafia tanha jelas mikir mau main- main. Setelah tanah bebas maka biaya kontruksi didapat dari bank melalui EPC Loan. Tetapi tunggu dulu. Bank tidak akan kasih kredit kalau proyek tidak feasible. Jokowi sadar itu.

Ketiga, Jokowi tidak mungkin buat tarif sesukanya. Karena itu UU. Solusinya ? Jokowi gunakan kebijakan Viability Gap Fund ( VGF). Apa itu VGF? itu dana sisipan atas kekurangan tingkat pengembalian proyek (IRR). Jadi rendahnya IRR karena tarif yang tidak feasible. Katakanlah IRR proyek senilai 8% setahun. Untuk feasbile perlu 12%. Artinya ada kekurangan 4%. Nah 4% ini ditanggung pemerintah. Dengan demikian proyek jadi feasible. Bank atau lembaga keuangan akan happy kasih kredit. Apakah pemerintah rugi ? tidak. Karena 4% kan hanya asumsi saja. Kalau target IRR tidak tercapai baru pemerintah bailout. Tapi faktanya jarang pemerintah bailout. Mengapa? setelah proyek jadi, umumnya prediksi diatas target. Itulah ciri khas bisnis infrastruktur. Dan ini dipahami betul oleh team Jokowi. Karena dia akan dibutuhkan ketika dia ada. Sebelum ada orang masih belum terpikir untuk menggunakannya.

Baca : Sri Mulyani: Rasio Hutang Pemerintah Terhadap PDB Termasuk Terendah di Dunia

Keempat, menciptakan pasar uang dalam negeri yang likuid. Makanya sejak tahun 2015 aturan investasi dana pensiun dan asuransi , reksadana diperlonggar, sehingga bisa menjadi salah satu financial resource BUMN. Mengapa ? Agar proyek infrastruktur itu tidak harus menanti pulang modal baru dibangun yang lain. BUMN didorong untuk melakukan sekuritisasi asset itu melalui pasar modal atau pasar uang dan private placement. Artinya BUMN harus melakukan refinancing agar hutang dapat dibayar dan dapatpula melanjutkan pembangunan yang lain. Apakah asset itu jadi milik investor? tidak. Semua infrastuktur itu secara UU milik negara. Yang dilepas itu adalah konsesi bisnisnya melalui SPC yang harus dikembalikan ke negara setelah masa konsesi habis. Selama masa konsesi keuntungan yang didapat harus bayar pajak 25%.

Baca: Kisruh Data Kemiskinan: Kepala BPS Blak-blakan Buka Data

Makanya dengan solusi itu proses pembangunan berjalan cepat. Jokowi tinggal perintahkan BUMN melalui Kepres proyek strategis nasional. Soal uang akan datang dengan sendirinya. Jokowi memperkenalkan model perencanaan money follows program. Tidak lagi money follow function. Selama puluhan tahun, perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara money follows function yang tidak efektif. Money follows function dengan istilah kalau ada uang APBN ya kerja. Engga ada duit APBN emang gue pikirin. Itu sebabnya era SBY tidak ada pembangunan massive. ya Jokowi telah menerapkan konsep pembangunan modern dengan pendekatan financial engineering. Bagaimana Pendapat Anda ? (ft/nas/es)

Sumber: ddb, kompas, detik

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s