Cawapres Ma’ruf Amin Memastikan Tahun 2024 Tak Ada Lagi Konflik Ideologi di Indonesia

Fokustoday.com – Jakarta, 4 September 2018.

Calon wakil Presiden (cawapres) Kiai Ma’ruf Amin mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kesepakatan dan memastikan tidak ada lagi konflik ideologis di Tahun 2024.

Ma'ruf Amin

Cawapres Kiai Ma’ruf Amin

Ma’ruf mengatakan dengan adanya kesepakatan itu, bangsa seharusnya tidak perlu lagi memikirkan persoalan ideologi. Oleh karena itu dirinya akan memantapkan tatanan kehidupan bangsa.

“Menurut saya kita sudah selesai. Karena itu 2024 tidak ada lagi persoalan kebangsaan, melainkan membangun Indonesia yang lebih sejahtera,” katanya.

“Jadi saya berharap kita berjalan periode kedua ini memantapkan tatanan kehidupan, tidak boleh lagi ada pembicaraan yang mengarah ke konflik ideologis,” lanjut Ma’ruf.

Baca Juga :

Ketua MUI: Khilafah ditolak di Indonesia karena menyalahi kesepakatan

Tiga Narasi yang Dipropagandakan Pengusung Khilafah. Penting di Baca !

Pakar Sosiologi Agama: Konsep Islam Nusantara Yang berkemajuan Saatnya Tampil Ke Dunia

Agenda-Agenda Politik PKS yang Mengancam NKRI

Dalam sambutannya di acara pembekalan caleg NasDem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Ma’ruf mengatakan negara Islam di Indonesia merupakan Islam nusantara yang lahir dari kesepakatan. Jadi ideologi yang berseberangan akan tertolak dengan sendirinya bila menyalahi kesepakatan tersebut.

“Orang bertanya kenapa khilafah ditolak di Indonesia? Apa itu tidak Islami? Islami, tetapi yang Islami bukan hanya khilafah. Kerajaan juga Islami. Karena itu sekarang ada Kerajaan Saudi Arabia, Kerajaan Yordania, Emirat juga, republik juga Islami, makanya Indonesia, Mesir, Turki, Pakistan. Lalu kenapa khilafah ditolak? Bukan ditolak tapi tertolak, karena menyalahi kesepakatan. Karena sistem kenegaraan Indonesia, sistem republik,” ujarnya, Minggu (2/9/2018).

Di samping itu, Ma’ruf juga akan membangun ekonomi berkeadilan yang dinamakannya dengan arus baru ekonomi. Dirinya akan melakukan pemberdayaan antar seluruh komponen bangsa.

“Karena yang lama itu neoliberal yang melahirkan konglomerasi, menggunakan teori trickle down effect netes ke bawah tapi ternyata ngga netes-netes. Maka itu memberdayakan ekonomi kerakyatan bukan melemahkan yang kuat, tapi memberdayakan yang lemah melalui kemitraan. Kolaborasi antar seluruh komponen bangsa,” tutupnya. (Detik/FT/am)

Iklan