Mardani PKS dan Eks Jubir HTI Ingin “Ganti Sistem”, Dipolisikan

Fokustoday.com – Jakarta, 13 September 2018.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan eks juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto dilaporkan ke polisi oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat).

ganti Sistem.png

Screenshoot dari video mardani Ali Sera dan Jubir HTI Ganti Presiden Ganti Sistem


Mardani Ali Sera dan Yusanto dinilai telah melakukan upaya makar lewat gerakan 2019GantiPresiden.

Laporan Komarudin tercatat di SPKT Bareskrim Polri dengan nomor laporan LP/B/1113/IX/2019/BARESKRIM tertanggal 12 September 2018. Mardani dan Ismail dilaporkan dengan Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 82A ayat 2juncto Pasal 59 ayat 4 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Baca Juga :

Sebuah video di YouTube yang menjadi latar belakang laporan ini. Anggota Almisbat Komarudin menuturkan, dalam video tersebut, ada pernyataan Ismail dan Mardani yang ditafsirkan ingin mengganti sistem pemerintah RI.

“HTI itu organisasi terlarang. Dalam Pasal 82A ayat 2 UU Ormas, orang-orang yang terlibat dalam organisasi terlarang diancam dengan hukuman penjara seumur hidup. Ismail Yusanto adalah jubir HTI, sudah seharusnya ditangkap. Jangan dibiarkan berkeliaran,” kata Komarudin, Rabu (12/9/2018).

“Akibat tidak ditangkapnya Ismail Yusanto, akhirnya ia merajalela menyebarkan keyakinan HTI ke mana-mana. Termasuk menunggangi gerakan #2019gantipresiden. Dan diamini oleh Mardani Ali Sera dalam video itu,” sambung Komarudin.

Komarudin lalu memberikan siaran pers Almisbat yang dibuat dirinya terkait pelaporan ini. Komarudin menyimpulkan adanya dugaan makar dari pernyataan Mardani dan Ismail.

“Pernyataan GANTI SISTEM dalam gerakan #2019GANTIPRESIDEN yang dilakukan oleh juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto bersama Mardani Ali Sera dapat diduga sebagai bentuk upaya makar,” tandas Komarudin.

“Yakni keinginan mengganti sistem kenegaraan NKRI yang sudah baku dan berlaku, yakni Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945 dengan sistem yang selama ini dianut dan diperjuangkan oleh HTI. Sebagaimana HTI yang sudah jelas-jelas dilarang dan dibubarkan, maka merujuk kepada ketentuan perundang-undangan di atas, maka Ismail Yusanto pun sudah selayaknya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” lanjut Komarudin. (Detik/FT/am)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s