38 Eks Koruptor Masuk Dalam Daftar Calon Tetap Caleg Pemilu 2019

Fokustoday.com – Jakarta, 21 September 2018.

Setelah pada akhirnya Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan gugatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif alias nyaleg. Dengan putusan itu, para mantan koruptor tersebut boleh nyaleg.

KPU.jpg

Gedung KPU

KPU menetapkan 38 eks napi korupsi masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) caleg Pemilu 2019. Berikut data eks napi korupsi itu.

“Ini kita bacakan saja ada beberapa nama calon anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota mantan korupsi yang lolos oleh Bawaslu,” ujar Komosioner KPU Ilham Saputra, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018).

Baca Juga :

“Ada 38 orang (eks mantan napi korupsi masuk DCT),” sambungnya.

Sebanyak 38 eks napi korupsi ini terdiri dari caleg anggota DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Berikut nama-namanya:

Daftar eks napi korupsi caleg DPRD Provinsi, yaitu:

Partai Gerindra

Mohamad Taufik, dapil DKI 3
Herry Jones Kere, dapil Sulut
Husen Kausaha, dapil Malut

Partai Golkar
Hamid Usman, dapil Maluku Utara 3

Partai Berkarya 
Meike Nangka, dapil Sulut 2
Arief Armaiyn, dapil Malut 2

Partai Perindo
Smuel Buntuang, dapil Gorontalo 6

Partai Amanat Nasional (PAN)
Abd Fattah, dapil Jambi 2

Partai Hanura
Midasir, dapil Jateng 4
Welhelmus Tahalele, dapil Malut 3
Ahmad Ibrahim. Malut 3

Partai Bulan Bintang (PBB)
Nasrullah Hamka, dapil Jambi 1

Sedangkan daftar eks napi korupsi caleg DPRD Kabupaten/Kota, yaitu:

Partai Gerindra
Alhajad Syahyan, dapil Tanggamus
Ferizal, dapil Belitung Timur
Mirhammuddin, dapil Belitung Timur

PDI Perjuangan
Idrus Tadji

Partai Golkar
Heri Baelanu, dapil Pandeglang
Dede Widarso, dapil Pandeglang
Saiful T Lami, dapil Tojo Una-Una

Partai Nasdem
Abu Bakar, dapil Rejang Lebong 4
Edi Ansori, dapil Rejang Lebong 3

Partai Garuda
Julius Dakhi, dapil Nias Selatan
Ariston Moho, dapil Nias Selatan

Partai Berkarya
Yohanes Marinus Kota, dapil Ende 1
Andi Muttamar Mattotorang, dapil Bulukumba 3

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Maksum DG Mannassa, dapil Mamuju 2

Partai Perindo
Zukfikri, dapil Pagar Alam 2

Partai Amanat Nasional (PAN)
Masri, dapil Belitung Timur 2
Muhammad Afrizal, dapil Lingga 3
Bahri Syamsu Arief, dapil Cilegon 2

Partai Hanura
Warsit, dapil Blora 3
Moh Nur Hasan, dapil Rembang 4

Partai Demokrat
Jones Khan, dapil Pagar Alam 1
Jhony Husban, dapil Cilegon 1
Syamsudin, dapil Lombok Tengah
Darmawaty Dareho, dapil Manado

PKP Indonesia
Matius Tungka, dapil Poso 3
Joni Cornelius Tondok, dapil Toraja Utara

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan hanya eks napi korupsi yang mengajukan sengketa yang masuk dalam DCT. Menurutnya hal ini sesuai dengan surat edaran (SE) yang diberikan KPU.

“Hanya yang mengajukan ajudikasi saja yang diakomodir, sesuai SE kita yang kita kirim ke KPU provinsi, kabupaten/kota,” kata Ilham.

Ilham mengatakan eks napi kekerasan seksual pada anak dan bandar narkoba tidak dimasukkan dalam DCT. (Detik/FT/am)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s