Pendukung FPI Mengganti Bendera Merah Putih Dengan Bendera HTI

Fokustoday.com – Poso, 28 Oktober 2018.

Sebelumnya diberitakan, Kemendagri menyatakan ada larangan mengibarkan bendera dari sebuah organisasi terlarang. Larangan ini tidak hanya berlaku di kantor instansi pemerintah, tapi juga di ruang publik.

Bendera HTI Poso.jpg

Massa Aksi Bela Tauhid di Poso mengganti Bendera Merah Putih dengan Bendera HTI

“Jadi bendera-bendera yang tak boleh di instansi negara itu, termasuk ruang publik, adalah bendera yang organisasi terlarang, seperti PKI, HTI, GAM, OPM. Semua adalah bendera yang dilarang UU. Itu tugas polisi untuk menegakkan,” ujar Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Sumarsono saat dihubungi, Sabtu (27/10).

Sementara sejumlah orang yang tergabung dalam aksi bela tauhid menurunkan bendera merah putih di DPRD Kabupaten Poso hingga kemudian menggantinya dengan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid. Polisi menyebut bendera yang dikibarkan ialah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi terlarang di Indonesia.

Baca Juga :

Polisi juga menyebut pihak pengibar bendera tersebut ialah pendukung FPI.

“Masa demo pendukung FPI tapi bendera yang mereka bawa ya bendera HTI,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Didi Prasetyo lewat pesan singkat, Sabtu (27/10/2018).

Peristiwa pengibaran bendera ini terjadi pada Jumat (26/10) kemarin siang. Saat ditegaskan pertanyaan soal pihak yang mengibarkan bendera hitam, Dedi memberi jawaban serupa.

“Massa FPI yang mendukung HTI dengan bawa bendera,” ujar dia.

“Identifikasi orang-orang yang menaikkan bendera dan penanggung jawab kegiatan. Ini jelas-jelas melanggar UU No. 24 Tahun 2009 pasal 24 juncto pasal 65 juncto pasal 66,” tegas Kabareskrim Polri Komjen Arief Sulistyanto seperti dikutip dari lewat keterangan tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (27/10).

Arief kemudian meminta jajaran Polda Sulawesi Tengah menyelidiki peristiwa pengibaran bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid di halaman DPRD Kabupaten Poso. Dia tak ingin peristiwa serupa terulang.

“Agar dibuatkan LP (laporan polisi) model A, segera proses. Ini harus dilakukan agar tidak ditiru,” kata Arief. (Detik/FT/am)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s