Tokoh Besar Yang Pernah Menolak Perda Syariah Karena Dianggap Rawan Diskriminasi

Fokustoday.com – Jakarta, 19 November 2018.

Perda Syariah belakangan menjadi ramai diperbicangkan dikalangan masyarakat sampai para elit politik.

Buya Syafi'i

Ahmad Syafi’i Ma’arif

Hal itu terjadi setelah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie terang-terangan mengatakan tak sependapat dengan Perda Syariah dan perda-perda berdasarkan kepentingan kelompok tertentu karena rawan perpecahan.

Grace pun dilaporkan oleh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) melalui kuasa hukum Eggi Sudjana atas pernyataannya tersebut. Grace Natalie dilapporkan atas dugaan penistaan agama

Sementara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mengatakan Perda Syariah dan sejenisnya rawan diskriminasi.

Baca Juga :

Ia menilai hukum syariah dan sejenisnya merupakan hukum perdata yang tak perlu dirancang menjadi perda.

Bahkan, ia menganggap upaya perancangan itu hanya akan sia-sia. “Bikin perda hukum perdata itu buang-buang waktu,” kata Mahfud kepada Tempo pada Sabtu malam, 17 November 2018.

Dua tokoh Islam besar di Indonesia Sekitar 12 tahun lalu,  pernah gamblang menolak Perda Syariah. Mereka adalah mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) almarhum KH Hasyim Muzadi dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafi’i Maarif.

KH Hasyim Muzadi terang-terangan menolak Perda Syariah. Pernyataan itu disampaikannya ke publik pada 2006 lalu. Tempo pernah menulis, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menegaskan, Muktamar pada 1984 menyampaikan bahwa NU menerima Pancasila sebagai azas tunggal.

Munculnya Perda Syariah membuat Hasyim berpikir ada berbagai kelompok yang berusaha untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Ia khawatir upaya itu justru akan membuat Indonesia pecah.

Ahmad Syafi’i Maarif atau yang biasa dikenal Buya Syafi’i, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah pada 2006 pernah menyatakan hal senada dengan Hasyim Muzadi. Ia mengatakan Perda Syariah Islam tidak perlu ada. Sebab, Indonesia telah memiliki Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Yang penting pelaksanaannya sesuai dengan yang ada,” kata Syafi’i seperti yang pernah ditulis Tempo, Syafi’i lantas menanyakan urgensi perda ini. (FT/tempo/am)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s