GP Ansor Minta Klarifikasi dan Permintaan Maaf dari Dubes Saudi

Fokustoday.com – Jakarta, 3 Desember 2018.

Sebagaimana diketahui, Dubes Kerajaan Arab Saudi untuk RI Osamah Muhammad Al-Suaibi menyatakan, secara eksplisit bahwa kegiatan pertemuan umat Islam di Monas, Jakarta pada Ahad (2/12) kemarin merupakan reaksi atas pembakaran bendera di Garut sekitar sebulan lalu. Ia bahkan menyebut ormas pembakar bendera tersebut sebagai ormas yang menyimpang.

Dubes Saudi.jpg

Dubes Kerajaan Arab Saudi untuk RI Osamah Muhammad Al-Suaibi

Terkait pernyataan Dubes Arab Saudi tersebut pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor meminta Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Osamah Muhammad al-Suaibi, memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang disampaikan melalui akun twitnya pada Ahad (2/12) pukul 13.05 WIB.

“Kami mengharapkan klarifikasi dari yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi atas unggahan tersebut,” tulis GP Ansor melalui surat pernyataan resmi bernomor 1801/PP/SR-02/XII/2018 pada Senin (3/12) yang diterima oleh NU Online.

GP Ansor meminta Menteri Luar Negeri agar dapat menggunakan koresponden diplomatik supaya Dubes Arab Saudi dapat memberikan klarifikasi dan permohonan maafnya.

Baca Juga :

“Kami dengan ini memohon kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, agar kiranya dapat menggunakan koresponden diplomatik yang ada, guna meminta klarifikasi dan permohonan maaf dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi sehubungan dengan materi unggahan dimaksud,” pungkasnya.

GP Ansor menyatakan bahwa bendera yang dibakar pada tanggal 22 Oktober 2018 itu merupakan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebuah organisasi yang menggunakan agama dan simbolnya demi politik dan kekuasaan. Organisasi tersebut, lanjutnya, telah dilarang pemerintah Indonesia dan di beberapa negara di kawasan Timur Tengah.

Lebih lanjut, melalui surat itu juga, GP Ansor menjelaskan bahwa pelaku pembakaran dan penyelundup bendera yang dibakar pada kegiatan Hari Santri itu juga sudah diproses oleh pihak kepolisian.

“Masalah ini telah diselesaikan secara hukum menurut peraturan perudang-undangan di Indonesia,” tulisnya. (FT/NU/am)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s