Titiek Soeharto: “Prabowo Menang,Kita Contoh Masa Keemasan Era Suharto.” Ajakan Edan dan Kurang ajar ?

image4

Titiek Janji Bila Prabowo Menang RI Akan Seperti Era Soeharto

Fokustoday.com- Jakarta, 15 Desember 2018

Titiek yang merupakan anak keempat Soeharto itu, memang benar mengeluarkan pernyataan sebagaimana judul berita yang disebutkan, melalui akun twitternya. Pada kampanye yang berlangsung di Banten sehari sebelumnya (10-12-2018), dia pun mengeritik keras pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang pernah menjanjikan swasembada pangan saat berkampanye 4 tahun lalu. Tapi kenyataannya — menurut mantan istri Prabowo Subianto itu — janji tersebut tak terpenuhi.

“Sudah saatnya Indonesia kembali seperti era kepemimpinan Bapak Soeharto yang sukses dengan swasembada pangan, mendapat penghargaan internasional, dan dikenal dunia”, ujarnya.

Bagaimana mungkin seorang Titiek Soeharto, bisa menyingkirkan pengetahuan umum masyarakat Indonesia, bahkan hampir seluruh penduduk dunia, tentang penderitaan yang masih harus dipikul bangsa Indonesia hingga sekarang, akibat kegagalan almarhum ayahnya memImpin bangsa ini dulu?

Jejak kekacauan dan warisan semerawut kepemimpinan Soeharto masih aktif bergentayangan disekitar kita hingga hari ini.

Lihatlah berbagai persoalan yang masih bergentayangan di seputar eks BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Lembaga khusus yang didirikan untuk menampung asset-asset perbankan Indonesia, yang dilikuidasi dan mendapat dana talangan, ketika krisis ekonomi berlangsung menjelang akhir 1997 lalu. Penetapan Syafruddin Tumenggung —mantan Ketua BPPN terakhir sebelum lembaga itu dibubarkan — sebagai tersangka KPK karena diduga melakukan tindak pidana saat menerbitkan surat pembebasan hutang kepada kelompok usaha Syamsul Nursalim, adalah salah satunya.

Berbagai asset strategis Negara yang kini telah beralih kepemilikan dan penguasaan — seperti sejumlah kavling di kawasan Segitiga Emas yang dulu pernah ditempati bangunan pemerintah lalu beralih ke tangan pengusaha-pengusaha kroninya — masih segar diingatan kita.

Kekacauan yang diwariskan pemerintahan Soeharto dan dampaknya hingga kini belum tertanggulangi, bukan hanya pada hal-hal yang berwujud fisik. Tapi lebih parah lagi pada sikap mental yang merasuki semangat dan cara pandang bangsa menyikapi hidup.

Dalam berbagai tulisan yang pernah saya sampaikan — sebagaimana pula berbagai publikasi lain yang telah bertebaran di dalam maupun luar negeri — perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkembang subur selama 32 tahun masa kekuasaannya, telah merasuk sedemikian rupa sehingga tak kunjung bisa diberantas.

Sedemikian parahnya perilaku lancung itu sehingga upaya pemberantasannya perlu ditegaskan secara eksplisit dalam bentuk undang-undang khusus yang menjadi cikal-bakal kehadiran KPK. Bahwa hasil kerja kita terhadap upaya tersebut ditengarai belum mencapai kemajuan berarti — sebagaimana perkembangan peringkat yang dipublikasikan Transparency International dan dimuat Koran Tempo pada tanggal 10 Desember 2018 kemarin — tak terlepas dari gurita mental korup yang sudah berurat dan mengakar di sebagian besar aparatur Negara dan masyarakat kita. Bahkan jajaran penegak hukum dan wakil-wakil rakyat yang justru dipilih melalui proses demokratis pun demikian. Setidaknya 9 hakim yang sudah diciduk KPK selama 16 tahun lembaga itu berdiri. Sepanjang 2018 ini saja, dari 222 yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdapat 1 Menteri, 4 anggota DPR, 84 anggota DPRD, 31 Kepala Daerah, dan 23 pejabat Pemda.

Mereka yang berurusan pidana dengan KPK tentulah merupakan warisan — atau turunan — dari generasi yang ditinggalkan Soeharto.

Sebab, selama lebih 3 dasawarsa ayah Titiek Soeharto tersebut berkuasa, perilaku korupsi, kolusi, nepotisme telah menjelma menjadi keniscayaan. Semacam “keimanan” yang diyakini kebenarannya oleh sebagian besar bangsa kita, untuk melakukan, mendapatkan, memutuskan, bahkan membungkam sesuatu.

Koleksi 222 tersangka yang dikumpulkan KPK hingga sebulan sebelum tahun 2018 ini berakhir, tentulah permukaan gunung es semata. Artinya yang terdeteksi dan baru sempat diciduk. Jumlah dan kualitas yang belum ketahuan, ditengarai masih jauh lebih banyak. Sebab, pengenaan rompi khusus berwarna jingga dan publikasi masif yang diselenggarakan KPK setiap kali melakukan penangkapan, nyatanya tak membuat kapok dan menyurutkan niat jahat yang lain. Terbukti hampir setiap minggu — bahkan kadang lebih dari sekali — lembaga anti rasuah itu mengumumkan kasus dan nama-nama pejabat baru yang dijeratnya.

Persoalan sentralisasi kekuasaan dan korupsi-kolusi-nepotisme itulah yang menjadi biang kerok kekacauan Indonesia selama Soeharto dan Orde Baru berkuasa. Kedua hal itu pula yang menjadi agenda utama gerakan Reformasi 1998 yang bergulir setelah menggulingkan mereka.

Jika kini kita masih terseok — karena setiap upaya yang dilakukan dari satu masa kepemimpinan ke yang lain, selalu menghadapi perlawanan terbuka maupun diam-diam oleh pengikut yang diwariskannya — tentu bukan berarti bangsa Indonesia ini ingin kembali ke masa-masa “jahiliyah” ketika ayah Titiek Soeharto memimpin.

Maka, tawaran terbukanya yang menjanjikan “era kepemimpinan Soeharto” kembali, sangat mengusik akal sehat kita.

Apakah dia telah begitu yakin tentang “kebobrokan mental” bangsa yang besar ini sehingga banyak yang ingin kembali dan menikmati masa-masa suram dulu?

Jika Soeharto dulu bisa berkuasa hingga 32 tahun, bukan berarti bangsa Indonesia menghendakinya demikian. Tapi, kelihaian dan kecerdikan mantan Pangkostrad yang kekuasaannya bermula dari mandat Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) Sukarno itu lah, yang sesungguhnya hebat untuk memanfaatkan situasi dan menjinakkan keadaan. Kurang lebih, seperti yang dilakukan penjajah Belanda sebelum kemerdekaan dulu. Yakni melalui politik “pengelolaan konflik”. Hal yang serupa tapi tak sama dengan “devide et impera” (politik pecah-belah) yang diterapkan pemerintah kolonial.

Ajakan mengembalikan era Soeharto itu, bukan hanya ngawur dan tak pantas. Tapi juga kurang ajar.

Sebab, keluarga sejumlah mahasiswa Trisakti yang tewas diterjang peluru aparat saat menggelar aksi menuntut Soeharto turun tahun 1998 lalu, hingga kini belum pernah lega menerima pertanggung jawaban Negara atas peristiwa yang menimpa kerabat mereka.

Sebab, penderitaan yang hingga kini masih harus ditanggung bangsa — meskipun hutang kepada IMF untuk menyelesaikan kekisruhan ekonomi yang ditinggalkannya telah lunas — tak kunjung berkesudahan.

Kekisruhan itu sudah sangat kompleks. Selain “kerusakan mental” yang berlangsung masif, kekayaan alamnya pun hampir kering kerontang. Atau setidaknya sudah tergadai. Hal yang sama sekali tak mudah untuk menebusnya kembali. Seperti apa yang kita saksikan pada drama pengambil alihan Freeport Indonesia yang kini mendekati adegan terakhir.

Soeharto dan para kroni, mestinya bertanggung jawab pada kegagapan bangsa dalam menghadapi arus perubahan global yang bergerak kencang — dan kadang liar — sekarang ini.

Sebab, strateginya me-“ninabobo”-kan bangsa melalui bermacam subsidi, sambil menggerayangi kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan keluarga dan kroni, mewariskan mental-mental pemalas, lemah, dan sombong.

Lihatlah perkembangan menyedihkan sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah di negeri ini. Industri manufacture, misalnya. Sungguh menyedihkan sehingga kadang menyebabkan rasa jeri untuk mengaku sebagai bangsa yang besar.

Tangan Soeharto dan kroni tentu banyak terlibat di sana.

Jadi, ajakan kembali ke era Soeharto itu, tentu sebuah “kegilaan” luar biasa.

Apakah kita masih waras?  ( ft/es)

Sumber : fb Jilal Mardhani, 12-12-2018

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s