[Kilas Balik!] Prabowo Pilih Sandiaga Karena Kekurangan Faktor ‘3 M’. Apa saja itu ?

Pilpres-2019-perkara-uang

Prabowo Subianto- Sandiaga Uno

Fokustoday.com- Jakarta, 20 Desember 2018

Keputusan Prabowo Subianto meminang Sandiaga Uno sebagai pendampingnya menuju Pilpres 2019 adalah keputusan yang mengejutkan. Namun mengingat faktor ‘3M’ (money, momentum, dan media) yang kurang dimiliki mantan jenderal itu, Sandiaga kemudian menjadi pilihan yang masuk akal. Bagaimanapun, Prabowo Subianto masih tertinggal 20 poin di belakang calon petahana Presiden Jokowi.

Sandiaga Uno, kandidat wakil presiden yang mendampingi capres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019, 17 April nanti, telah menjual saham di perusahaannya senilai lebih dari setengah triliun rupiah untuk membiayai kampanye mereka, yang berada 20 poin di belakang kandidat presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo menurut jajak pendapat.

Baca : Tiga Pesan Penting Dibalik Deklarasi Akbar Ulama Madura Ke Jokowi

Sementara itu, Jokowi memainkan kartu populis dengan mengarahkan lebih banyak dana kepada rakyat miskin.

Berdasarkan informasi Bursa Efek Indonesia, Sandiaga menjual sahamnya senilai 17,05 juta di PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dalam beberapa tahap pada bulan Desember 2018, mengantongi uang sebesar 64,38 miliar rupiah. Penjualan dalam tiga tahap dilakukan pada tanggal 6, 7, dan 11 Desember 2018 untuk 7 juta, 5 juta dan 5,05 juta saham, masing-masing bernilai Rp3.776 per lembar saham.

Sandiaga masih memiliki 613,77 juta saham di Saratoga, setara dengan 22,63 persen, senilai Rp2,32 triliun. Penjualannya yang bertahap selama dua bulan terakhir bernilai hingga Rp567,76 miliar.

Baca : Prabowo Akui Tidak Bisa Jadi Imam Shalat Jamaah. Mau Pimpin Negara ?

Sebelum memasuki dunia politik, Sandiaga dikenal sebagai salah satu pengusaha terkaya di Indonesia dengan kepemilikan mayoritas saham di Saratoga, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur, konsumen, dan sumber daya alam. Dalam daftar orang terkaya Indonesia tahun 2018 yang disusun oleh Globe Asia, Sandiaga menempati peringkat ke-85 dengan kekayaan diperkirakan sebesar U$300 juta, turun sebesar $200 juta dari tahun 2017.

Sandiaga telah menghabiskan banyak uang untuk membiayai pencalonannya dan Anies Baswedan untuk mengalahkan Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, yang dirusak oleh isu rasial dan agama, mengingat Ahok adalah seorang politisi Kristen China. Sandiaga kemudian meninggalkan posisinya sebagai wakil gubernur Jakarta beberapa bulan setelah menjabat, untuk mengambil bagian dalam pilpres 2019 yang akan datang sebagai cawapres jendral purnawirawan Prabowo.

Baca : Prabowo Mengancam : ” Kalau Kita Kalah, Indonesia Punah!”

Dalam sebuah kampanye di Purwokerto, sebuah kota di Pulau Jawa 355 kilometer di selatan Jakarta pada tanggal 15 Desember 2018, Sandiaga menegaskan bahwa ia telah menjual sahamnya untuk membiayai kampanye. “Penting bagi publik untuk mengetahui bahwa dana untuk kampanye dan lainnya berasal dari penjualan saham,” katanya.

Sandiaga mengatakan bahwa mengumpulkan dana besar tidak menjadi masalah selama periode kampanye karena elektabilitas tim kampanyenya telah meningkat menjadi 40 persen berdasarkan survei internal timnya, angka yang kemudian diperdebatkan oleh jajak pendapat independen, yang menunjukkan bahwa Jokowi dan cawapres yang mendampinginya, ulama Islam Ma’ruf Amin, meraih popularitas 53,2 persen pemilih, dengan Prabowo-Sandiaga berada pada angka 31,2 persen di bulan November 2018. Jumlah pemilih yang belum menentukan dukungan mencapai 15,6 persen.

Sandiaga mengatakan bahwa dana diperlukan untuk alat peraga kampanye seperti poster untuk didistribusikan ke berbagai daerah, terutama desa, di mana ia tidak dikenal luas. Hampir 186 juta pemilih berhak untuk berpartisipasi dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di seluruh kepulauan Indonesia yang luas.

“Berapapun biaya yang diperlukan, saya akan menyediakannya,” tutur Sandiaga. “Karena saat ini, kami [berdasarkan survei internal] telah menembus 40 persen. Harapan masyarakat sangat besar bagi kami. Kami tidak boleh mengecewakan masyarakat,” katanya.

Pada pertengahan November 2018, Sandiaga mengakui bahwa, tanpa donor berskala besar, ia dan Prabowo kekurangan dana untuk menjalankan kampanye selama lima bulan ke depan. Prabowo sendiri menjalankan apa yang diyakini sebagai kampanye kepresidenan termahal dalam sejarah Indonesia pada tahun 2013, kalah telak dari ke Jokowi dengan 53,15 persen atas 46,85 persen, dengan rekor 69,85 persen pemilih mendatangi tempat pemungutan suara.

Sejak kampanye pilpres 2019 dimulai pada tanggal 23 September 2018, Sandiaga dan Prabowo telah menghabiskan setidaknya 34,5 miliar Rupiah, yang sebagian besar berasal dari keuangan pribadi Sandiaga.

Pengakuan Sandiaga muncul sebagai tanggapan atas suatu analisis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan bahwa Prabowo akan kesulitan untuk melemahkan elektabilitas Jokowi karena kalah dalam hal 3 M: money, momentum, dan media.

Pendiri LSI Denny JA mengatakan situasi saat ini menuntut agar Prabowo dan Sandiaga meningkatkan pengeluaran mereka mengingat bahwa mereka berada pada posisi 20 persen di belakang capres petahana.

“Meskipun kita tahu Prabowo tampaknya memiliki kesulitan logistik,” kata Denny seperti dikutip oleh detik.com pada saat itu.

Posisi Jokowi sebagai petahana mulai memberikan manfaatnya, mengingat ia memiliki akses ke sumber daya negara untuk meningkatkan popularitasnya dan didukung oleh beberapa konglomerat media seperti Surya Paloh dan Hary Tanoesoedibjo. Sejauh ini belum ada momentum besar untuk mengikis elektabilitasnya.

“Selain itu, ada kesadaran partai koalisi [Prabowo] untuk menyelamatkan partainya sendiri untuk lolos ke parlemen,” kata Denny. “Jadi saya melihat Prabowo mengalami kesulitan mengejar sekitar 20 persen.”

Baca Juga: Habis Sandiwara Uno, Kini Terbitlah Sandiwara SBY.

Pilpres 2019

Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan), yang mencalonkan diri untuk periode kedua, memeluk calon presiden, Prabowo Subianto selama deklarasi perdamaian untuk kampanye pemilu di Monumen Nasional di Jakarta pada 23 September 2018. (Foto: AFP/Adek Berry)

DUKUNGAN SBY MEMUDAR

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemimpin Partai Demokrat, salah satu pendukung partai Prabowo, secara terbuka mengakui bahwa dia lebih peduli dengan mempertahankan posisi partainya dalam kampanye legislatif daripada berkampanye untuk Prabowo. Dalam pidato bulan November 2018 di hadapan simpatisannya, SBY mengatakan hanya partai-partai yang kadernya menjadi calon presiden yang diuntungkan pada pemilu 2019.

Kedua pihak yang disebut SBY adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mengusung Jokowi dan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo, masing-masing menggunakan sumber dayanya untuk mendorong anggotanya, Jokowi dan Prabowo, sebagai calon presiden.

“Pemilu 2019 ini digelar serentak, pemilihan presiden bertepatan dengan pemilihan legislatif. Survei membuktikan bahwa partai politik yang memiliki calon presiden sangat diuntungkan,” kata SBY.

SBY mulai berpartisipasi setelah kampanye berlangsung selama tiga bulan sebelum, yang sebenarnya meminta Partai Gerindra untuk tidak memaksanya berkampanye. “Saya telah menjadi Calon Presiden dua kali. Saya tidak pernah menyalahkan atau memaksa ketua partai-partai pendukung saya berkampanye untuk saya,” tulis SBY di akun Twitternya pada tanggal 15 November 2018.

SBY adalah pendukung yang antusias terhadap Prabowo sebelum jendral purnawirawan tersebut memilih pasangan calon wakil presiden untuk mendampinginya pada akhir Juli 2018. Saat itu, SBY mengumumkan bahwa partainya akan mendukung tanpa syarat Prabowo sebagai calon presiden. Terdapat desas-desus kuat bahwa Agus Harimurti Yudhoyono, putra SBY, akan dipilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Ketika Prabowo akhirnya memilih Sandiaga, antusiasme SBY dilaporkan memudar.

Baca Juga: Amien Rais Sebut Rezim Pekok di Pengajian Dan Akan Jewer PP Muhammadiyah Soal Pilpres 2019

MANUVER JOKOWI?

Dengan Sandiaga menjual saham untuk mengumpulkan dana kampanye, Jokowi membalas dengan kebijakan populis, meningkatkan kecurigaan bahwa ia melakukan manuver untuk memuluskan langkahnya untuk memenangkan pemilu. Memang, Jokowi akan menggandakan bantuan tunai kepada orang miskin dari Rp19 triliun tahun ini menjadi Rp38 triliun pada tahun 2019.

Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut bertujuan untuk membantu 10 juta keluarga dalam apa yang diklaim sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan. Dana tersebut akan diberikan dalam empat tahap dengan dua tahap pertama pada bulan Januari dan April 2019, sebulan lebih awal dibandingkan dengan jadwal tahun ini.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita membantah bahwa pendanaan itu terkait dengan kepentingan politik presiden.

“Ini tidak ada hubungannya dengan tahun politik,” kata Agus, menambahkan bahwa distribusi bantuan itu dimajukan sehingga penerima dapat menikmati bantuan lebih cepat.

Tahun 2019, Jokowi juga akan menerapkan kebijakan populis lainnya seperti mempertahankan harga bahan bakar dan tarif dasar listrik, meningkatkan gaji PNS, dan mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur.

Meskipun posisi Jokowi tampak solid, ia menghadapi tantangan terkait gesekan antara partai-partai koalisinya. Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy baru-baru ini mengkritik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena mengeluarkan pernyataan yang mencederai pencalonan Jokowi.

“Saya menghimbau kepada rekan-rekan saya di PSI untuk tidak menjadi beban sehubungan dengan strategi positioning-nya, [sehingga muncul] label bahwa Jokowi anti-Islam,” kata Romahurmuziy.

PSI baru-baru ini mengejutkan publik ketika ketua umum Grace Natalie secara eksplisit menyatakan bahwa partainya menolak poligami, yang kemudian memprovokasi debat di kalangan masyarakat dan menempatkan diri mereka di posisi yang berlawanan dengan Islam konservatif PPP.

Jokowi telah menjadi target desas-desus yang tersebar luas bahwa ia anti-Islam, mengingat bahwa banyak ulama konservatif yang ditangkap selama masa pemerintahannya. Jokowi sering dikabarkan sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan disebut ateis oleh musuh-musuhnya. Meski berbagai isu tersebut telah ditepis Jokowi, kampanye hitam yang menjatuhkan keislamannya tampaknya menjadi alasan pencalonan ulama senior Ma’ruf Amin sebagai cawapres mendampinginya.

Grace Natalie juga mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa partainya tidak akan mendukung peraturan daerah (Perda) yang didasarkan pada agama, seperti Hukum Syariah dan Peraturan Injil, serta akan mendukung peraturan daerah berdasarkan hukum universal.

Pernyataan itu menyebabkan para kritikus melaporkannya ke polisi dengan tuduhan telah mengucapkan ujaran kebencian. Laporan diajukan oleh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dengan pengacara Eggi Sudjana, salah satu tokoh yang memiliki hubungan dekat dengan kelompok Islam konservatif.

Romahurmuziy mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan PSI dikhawatirkan akan menambah isu anti-Islam terhadap Jokowi. Tetapi PSI membantah kritik tersebut, mengatakan bahwa larangan poligami hanya kebijakan PSI, bukan koalisi Jokowi-Ma’ruf, dan hanya diterapkan untuk kader partai mereka.

“PSI memiliki hak untuk membuat aturan yang mengikat bagi manajemen dan kader PSI, yang tidak dapat dikomentari oleh partai politik lainnya,” kata juru bicara PSI Guntur Romli.

Guntur percaya bahwa kebijakan PSI tidak akan mempengaruhi elektabilitas Jokowi, sementara tuduhan anti-Islam tidak lagi relevan karena calon wakil presiden Jokowi adalah seorang ulama. (ft/es)

Oleh: Ainur Rohmah (Asia Sentinel)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s