Prediksi Peta Politik Asia Di Tahun 2019 : Dari Pemilu Indonesia Hingga Perang Dagang Cina-As

Asia-di-2019-Dari-Pemilu-Indonesia-dan-India-hingga-Pertikaian-AS-China-1

Perubahan Iklim (ftoto/doumentasi)

Fokustoday.com- Jakarta, 31 Desember 2018

Politik Asia selama 12 bulan ke depan akan didominasi oleh hubungan China dengan Amerika Serikat, pergeseran dalam perdagangan global, dan pemilu-pemilu penting di Australia, India, Indonesia, dan Thailand. Lima komentator South China Morning Post dan editor This Week in Asia memberikan prediksi mereka mengenai Asia di tahun 2019.

Ketidakpastian. Keriangan. Keraguan. Ini hanya segelintir perasaan yang telah dirasakan di seluruh Asia, di tengah gangguan yang disebabkan oleh perang perdagangan Amerika Serikat (AS) dan China, kepresidenan Trump, dan konsekuensi dari perubahan iklim.

Ketidakstabilan global akan menjadi ciri khas tahun 2019, para ahli setuju, dan Asia dibiarkan bertanya-tanya apa yang akan terjadi 12 bulan ke depan.

Lima komentator South China Morning Post dan editor This Week in Asia memberi prediksi mereka untuk tahun yang akandatang.

SHASHI THAROOR

Anggota Parlemen untuk Thiruvananthapuram, Lok Sabha; Ketua Komite Tetap Parlemen untuk Urusan Eksternal

Seorang India yang merenungkan apa yang akan terjadi di tahun 2019, merasa sulit untuk berpikir di luar pemilihan umum yang penting di negara itu, yang harus diselenggarakan pada pertengahan Mei.

Selama lebih dari empat tahun, para pendukung Perdana Menteri Narendra Modi dengan puas meramalkan bahwa ia akan dipilih kembali dengan mudah untuk masa jabatan lima tahun kedua.

Kemenangan yang menakjubkan dari Partai Kongres oposisi dalam tiga pemilihan negara bagian pada bulan Desember, telah membalikkan asumsi-asumsi itu, memberikan pukulan besar bagi Partai Bharatiya Janata (BJP) Modi.

Ini mengatur panggung untuk apa yang akan menjadi—dalam banyak hal—pertempuran untuk jiwa India.

Latihan Angkatan Laut

BJP—yang berusaha mengobati luka-lukanya setelah kekalahan seperti itu—harus mempertimbangkan kampanye pemilihan seperti apa yang akan dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan di New Delhi. Semua indikasi menunjukkan bahwa papan pembangunan ekonomi yang bekerja sangat baik pada tahun 2014 akan kurang kredibilitas, mengingat kegagalan spektakuler pemerintah di semua indeks untuk memenuhi semua janjinya.

Karena itu, disarankan dua strategi lain yang lebih jelas.

Pertama, menjalankan pemilihan bergaya kepresidenan yang mengadu citra luar biasa Narendra Modi melawan apa yang akan digambarkan sebagai kelompok ‘oposisi’ yang terdiri atas beraneka ragam orang, dan berpendapat tidak ada alternatif nyata bagi perdana menteri dari BJP tersebut.

Dua, tekad besar pada politik yang menghasut polarisasi anti-Muslim yang telah bekerja di masa lalu untuk BJP, mempromosikan doktrin politik Hindutva yang berbahaya, yang menyatakan India adalah tanah umat Hindu dan harus menyatakan dirinya sebagai negara Hindu.

Hal ini sudah dimulai, dalam pidato-pidato yang mengguncang oleh para pemimpin BJP dan kampanye bersama untuk mengubah nama kota-kota di India yang bertuliskan nama-nama Muslim dengan nama-nama Hindu yang lebih asli.

Demonisasi terhadap Muslim dan Kristen India ini dapat melayani kepentingan politik jangka pendek BJP, tetapi dapat melepaskan bahaya jangka panjang dalam masyarakat majemuk. Dan jika keterasingan yang diakibatkan oleh anggota komunitas-komunitas ini mengarahkan mereka pada permusuhan terbuka terhadap negara mereka sendiri, risiko untuk masa depan India bahkan lebih besar.

Tantangan untuk mengatur demokrasi yang terpecah-pecah tidak pernah mudah. Tetapi negara ini jelas merindukan pemerintah yang peduli, yang menyembuhkan dan menyatukan perpecahan yang telah tercipta, sementara juga memberikan hasil ekonomi.

Ini adalah hal yang sulit, tetapi perkembangan terakhir ini menunjukkan bahwa Kongres lebih siap untuk menghadapinya daripada BJP.

ZURAIDAH IBRAHIM

Wakil Editor Eksekutif, South China Morning Post; Editor, This Week in Asia

Pemilu akan menjadi perhatian utama pada 2019, di mana para pemilih di India dan Indonesia memutuskan siapa yang akan memimpin lebih dari 1,6 miliar warga negara mereka.

Petahana Narendra Modi dan Joko Widodo saat ini berada di posisi yang baik untuk mempertahankan kekuasaan, meskipun dengan mandat yang berkurang yang akan mengarah pada pengaturan pembagian kekuasaan yang baru.

Tetapi pemilu ini tidak hanya tentang siapa yang menang—tetapi juga bagaimana mereka berkampanye. Ketergantungan mereka pada seruan populis, khususnya nasionalisme agama, dapat merusak jangka panjang kedua negara republik demokrasi sekuler ini.

Selain Indonesia dan India, pemilihan umum juga akan diadakan di Thailand, Afghanistan, Filipina, dan Australia.

China mungkin tidak melaksanakan pemilu nasionalnya sendiri, tetapi akan menonjol dalam pemilihan negara lain—seperti yang terjadi di Malaysia Mei lalu. Oposisi—yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad, yang memenangkan pemilu—berjanji untuk menegosiasikan kembali kesepakatan investasi dengan China yang dipandang tidak menguntungkan bagi penduduk setempat.

Di Indonesia, perlakuan China terhadap Muslim di Xinjiang kemungkinan akan dipolitisasi. Lawan Presiden Joko Widodo adalah Prabowo Subianto, yang sebelumnya kalah pada tahun 2014. Dia telah memberi isyarat bahwa dia bermaksud untuk meninjau beberapa proyek Belt and Road jika dia memenangkan pemilihan presiden kali ini.

Yang lebih pasti selain hasil pemilu adalah, bahwa wilayah Asia-Pasifik akan terus dihantam oleh peristiwa cuaca bencana serta perubahan iklim yang membahayakan, membuat komunitas termiskin menjadi yang paling terpukul.

Sebuah studi PBB tahun 2017 mengindikasikan bahwa 40 persen dari kerugian ekonomi global akibat perubahan iklim pada dekade mendatang hingga 2030, akan dirasakan oleh Asia-Pasifik.

Tanggapan pemerintah masih lemah, dan masih belum terlalu mempertimbangkan betapa banyak kehancuran yang harus ditanggung sebelum negara-negara mengerahkan kemauan politik yang cukup untuk mengatasi masalah tersebut. Harapkan cuaca buruk di depan mata—secara kiasan maupun harfiah.

RICHARD MCGREGOR

Peneliti Senior di Lowy Institute di Sydney

Hubungan China dengan AS—bahkan jika hubungan mereka stabil dengan kesepakatan sementara mengenai perdagangan dan pencurian kekayaan intelektual—akan tetap mengalami penurunan strategis pada 2019.

Secara paradoks, itu mungkin menguntungkan negara-negara di Asia, termasuk Jepang di utara dan Australia di selatan. Namun, sekutu AS masih akan terperangkap di tengah pertempuran negara adidaya tersebut.

Dorongan China dalam memperlakukan mereka—seperti yang telah kita lihat pada 2018—akan terus mendukung diplomasi dan moderasi. Beijing tidak terampil dalam rayuan dan jaminan dalam urusan global.

Diberi kesempatan untuk berbicara dengan lembut, seringkali China lebih suka berlaku keras. Tetapi mereka tidak ingin bertempur di banyak bidang, dan sudah mulai mencoba untuk menarik teman-teman Amerika menjadi anti-AS atau, lebih tepatnya, koalisi anti-Trump.

Perdagangan adalah area utama di mana Beijing dapat bekerja dengan teman-teman Asia Amerika, dengan merugikan Amerika. Jadi China akan lebih sering merambah ke negara-negara seperti Jepang, Australia, Singapura, dan Selandia Baru.

Asia Tenggara memiliki dinamika yang sedikit berbeda, karena ekonominya sangat bergantung pada perdagangan dengan China, sehingga kekuatan yang sama akan bekerja di sana. Tetapi hubungan China dengan negara-negara ASEAN diperumit oleh perselisihan wilayah di Laut China Selatan.

Ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan di sini. Yang pertama adalah apakah negosiasi China dengan ASEAN mengenai kode perilaku di Laut China Selatan berada di jalur untuk memenuhi tenggat waktu tiga tahun yang ditetapkan pada 2018.

Yang kedua adalah sejauh mana pengaruh dan kebijakan China menjadi masalah politik dalam negeri. Pemerintah baru Malaysia telah mempermasalahkan Belt and Road Initiative. Seiring pengaruh Presiden Rodrigo Duterte menurun di Manila, militer pro-AS dan badan-badan kebijakan luar negeri dapat melawan China atas sengketa wilayah.

Namun, negara yang paling diawasi mungkin adalah Indonesia, yang akan melaksanakan Pemilihan Presiden pada tahun 2019. Politisi lokal di Indonesia sudah mulai fokus pada kamp penahanan massal di Xinjiang. Jika negara dengan populasi Islam terbesar di dunia itu mengambil sikap atas kamp Uighur, itu bisa menimbulkan masalah bagi China.

DEBORAH ELMS

Pendiri dan Direktur Eksekutif Asian Trade Center

Pada tahun 2019, Asia akan terus diterpa angin kencang dari perang dagang AS-China. Karena banyak keluhan AS berasal dari struktur ekonomi China dan lintasan pertumbuhannya, akan sulit atau bahkan tidak mungkin untuk memperbaiki masalah ini dalam jangka pendek. Oleh karena itu, kita cenderung melihat eskalasi yang berkelanjutan, diselingi mungkin oleh periode gencatan senjata.

Sisa dari wilayah ini akan dipengaruhi oleh puluhan tahun hubungan antara Asia dan Amerika Utara. Sangat mudah untuk menyebutkan pergeseran rantai pasokan, tetapi jauh lebih sulit untuk melakukan perubahan ini di lapangan.

Namun, seiring perang dagang dengan AS mulai terlihat lebih seperti konflik yang berkepanjangan dan bukan hanya pertempuran jangka pendek yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump, perusahaan-perusahaan akan mulai membuat beberapa keputusan sulit untuk mengalihkan produksi ke daerah baru atau untuk melenturkan rantai pasokan yang ada dengan cara berbeda. Asia secara keseluruhan dapat menjadi lebih terintegrasi secara internal pada akhir tahun.

Perjanjian perdagangan akan membantu mempercepat transformasi ini. Pengembangan yang paling penting adalah Kemitraan Trans-Pasifik yang Komprehensif dan Progresif (CPTPP).

Pada pertengahan Januari, tujuh negara akan secara dramatis lebih terbuka satu sama lain daripada sebelumnya: Jepang, Singapura, Vietnam, Australia, dan Selandia Baru di Asia, bersama dengan Kanada dan Meksiko. Ketujuh negara ini dapat bergabung dengan anggota baru yang bernegosiasi untuk masuk pada akhir tahun.

Uni Eropa juga akan semakin dekat ke Asia dengan dimulainya kesepakatannya sendiri dengan Singapura, Jepang, dan berpotensi Vietnam pada 2019.

Akhirnya, 16 anggota di Asia masih mengerjakan kesepakatan yang akan mengikat kawasan itu lebih erat, menciptakan peluang baru untuk perusahaan besar dan kecil untuk menemukan pasar baru.

CHANDRAN NAIR

Pendiri Global Institute For Tomorrow; penulis “The Sustainable State, Climate Adaptation, Digital Crack and the Rise of the Rest”

Reaksi terhadap tindakan iklim, diperkuat dengan terpilihnya pemimpin lainnya yang skeptis terhadap iklim—Jair Bolsonaro—di Brasil, yang berarti negara besar lain mungkin menarik diri dari perjanjian Paris.

Reputasi perusahaan teknologi merosot ketika efek dari model bisnis mereka yang tidak dibatasi, bebas, dan destruktif secara sosial menjadi jelas. Dan kekhawatiran terhadap China di dunia Barat telah mencapai puncaknya, menyebar di luar ketegangan perdagangan menjadi mencakup teknologi, politik, budaya, dan bahkan haknya untuk makmur.

Kita akan melihat perubahan dalam perdebatan tentang perubahan iklim: jauh dari kontrol emisi karbon, dan menuju adaptasi dan mitigasi iklim. Terus terang saja: mengendalikan emisi karbon adalah pertempuran abad lalu, dan kita gagal total. Kita sekarang perlu mempertimbangkan apa yang terjadi selanjutnya.

Bagaimana komunitas yang terpinggirkan bertahan dari perubahan iklim yang cepat dan dramatis? Bagaimana suhu ekstrem akan memengaruhi ketahanan pangan, pasokan air, dan jaminan tempat berlindung? Kita telah melihat kebakaran hutan California, gelombang panas Jepang, dan Topan Mangkhut—jadi bagaimana kota-kota kita dapat bertahan terhadap cuaca ekstrem?

Dalam realitas iklim baru, peran negara dan sektor swasta akan diinterogasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

Kita juga akan melihat ketidakpercayaan terhadap teknologi yang diterjemahkan ke dalam tindakan. Tampaknya mitos Lembah Silikon dan mantra “jangan berbuat jahat” akhirnya runtuh tahun lalu.

Tetapi ketidakstabilan teknologi hanya akan tumbuh lebih pesat, seiring implikasi dari kecerdasan buatan (AI), pengenalan wajah, dan “data besar”, menjadi jelas.

Negara dan komunitas perlu memutuskan: apakah perusahaan teknologi akan dibiarkan merajalela, atau akankah pengawasan yang sebenarnya dilakukan? Pada tingkat individu, semoga lebih banyak orang akan menyadari bahwa waktu telah tiba untuk melawan mesin dan kecanduan baru: celah digital.

Akhirnya, kita akan melihat perjuangan terus-menerus di Barat ketika bagian-bagian lain dunia tumbuh dalam pengaruh, dicontohkan oleh China dan tatanan dunia baru. Bagi Barat, model politik, ekonomi, dan bahkan budayanya lebih unggul, dan karenanya harus dianut oleh orang lain.

Sebagian besar—atau bahkan semua—negara-negara Barat telah mempertaruhkan bagian inti dari identitas mereka pada supremasi ini, dan karenanya tidak dapat beradaptasi dengan masa depan yang berbeda.

Tetapi keberhasilan China saat ini dan potensi peningkatan negara-negara berkembang besar lainnya menantang persepsi ini.

RAJ BHALA

Pakar perdagangan global, Profesor Kehormatan di Fakultas Hukum Universitas Kansas; Penasihat Senior, Dentons

Asia, bersiap-siap pada tahun 2019 untuk nilai tukar dolar yang merosot, harga minyak yang tersendat, dan India yang memutuskan.

Nilai tukar dolar sebagian besar akan jatuh terhadap mata uang utama Asia, karena pemerintah AS akan—paling tidak—lumpuh dan, paling buruk, terjebak dalam kekacauan. Kepresidenan akan bergeser dari kekaisaran kepada pemerintahan yang dikebiri dan mungkin dimakzulkan.

Amerika akan diposisikan dengan lemah untuk memimpin Asia ke arah reformasi WTO yang tahan lama terkait subsidi (termasuk subsidi perikanan), perusahaan milik negara, dan kelebihan kapasitas industri China (misalnya aluminium), dan kemungkinan akan terus memblokir penunjukan anggota yang baru, sehingga menyebabkan terhambatnya sistem penyelesaian sengketa multilateral.

Dolar Kanada karenanya akan menjadi taruhan yang lebih cerdas untuk Asia. Dengan menawarkan solusi konstruktif untuk menyelamatkan WTO dan memajukan agenda perdagangan bebas yang menarik melalui CPTPP—sebuah agenda yang mencakup promosi hak-hak perempuan dan rasionalitas berbasis ilmu pengetahuan tentang perubahan iklim—Kanada akan memenangkan lebih banyak kekaguman di kawasan Indo-Pasifik.

Posisi tegas yang mendukung aturan hukum akan semakin meningkatkan mata uangnya. Harga minyak juga akan turun. Tidak ada yang menginginkan hidrokarbon di mana Arab Saudi berspesialisasi dan yang darinya tidak bisa didiversifikasi—apalagi setelah pembunuhan Khashoggi.

Permintaan puncak untuk minyak akan dapat diperkirakan pada tanggal 31 Desember 2019, jika orang-orang muda dapat mendorong kebijakan energi lebih cepat menuju bahan bakar non-fosil dan gaya hidup ramah iklim.

Puncak pasokan minyak akan tetap jauh dari bayangan. OPEC akan terus mengkhawatirkan jatah kuota. Hengkangnya Qatar dari kartel tersebut—ditambah pertikaiannya yang berkelanjutan dengan Kerajaan (Arab Saudi) Bahrain, dan UEA—akan mengganggu upaya di bidang pasokan.

Kisah Asia yang paling menarik—atau mengecewakan—pada tahun 2019 akan datang dari India. Jika Perdana Menteri Narendra Modi mendapatkan mandat dalam pemilihan umum pada bulan Mei untuk melanjutkan reformasi ekonomi, maka India (akhirnya) akan mengubah undang-undang perburuhan sepihak, memperbaiki infrastruktur yang sudah tua, dan mencapai cakupan sanitasi universal (yang dijanjikan PM itu pada Oktober mendatang).

Jika tidak, maka India (lagi-lagi) akan kehilangan kesempatan untuk menarik para pedagang dan investor, seiring mereka berusaha melakukan diversifikasi dari China, di tengah perang dagang China-Amerika yang akan berlanjut. Bollywood lebih mudah diprediksi. Bagaimana Pendapat Anda ? (ft/es)

Oleh: Charles McDermid (South China Morning Post

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s