Tidak Sepantasnya Calon Presiden Mengolok- olok Institusi Negara

Fokustoday.com -Jakarta, 28 Januari 2019.

 

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan, sebaiknya sebutan Menteri Keuangan saat ini diganti dengan Menteri Pencetak Utang. Dia berujar penggantian sebutan ini karena utang Indonesia terus bertambah banyak.

 

Prabowo.jpg

Capres Prabowo Subianto di acara Deklarasi Nasional Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia

 

“Utang menumpuk terus, kalau menurut saya jangan disebut lagi lah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang,” kata Prabowo di acara Deklarasi Nasional Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia untuk Pemenangan Prabowo-Sandi di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Timur, Sabtu, 26 Januari 2019.

Terkait pernyataan Prabowo tersebut Kementerian Keuangan angkat bicara menanggapi hal tersebut.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti melalui pesan tertulis Ahad, 27 Januari 2019, “Sangat menciderai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan”.

Nufransa mengatakan lebih lanjut, Kementerian Keuangan adalah institusi negara yang penamaan, tugas, dan fungsinya diatur oleh Undang-Undang. Sehingga, menurut dia, siapapun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-ngolok nama institusi tersebut. “Apalagi seorang calon presiden.”

Baca Juga :

Kata Nufransa, pengelolaan utang sejatinya diatur dalam Undang-undang dan pengajuannya harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, serta dibahas secara mendalam dan teliti. Bahkan, utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara.

Atas anggapan Prabowo itu, Nufransa juga mengatakan bahwa APBN dituangkan dalam Undang-undang yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai yang berada di DPR. Dalam pelaksanaannya pun, Undang-undang APBN dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen Badan Pemeriksa Keuangan dan dibahas dengan DPR. “Semua urusan negara ini diatur oleh UU.”

Bahkan, tulis Nufransa, pengelolaan dan kredibilitas APBN dan utang juga dinilai oleh lembaga rating dunia yang membandingkan utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten. Indonesia saat ini termasuk ke dalam kategori investment grade oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P, RNI, hingga Japan Credit Rating Agency.

Dalam Dokumen APBN Kita Edisi Januari 2019 dipaparkan posisi utang pemerintah pusat per akhir Desember 2018 mencapai Rp 4.418,3 triliun. Angka tersebut naik 10,6 persen dibanding akhir Desember 2017 sebesar Rp 3.995,25 triliun. Soal kenaikan utang tersebut yang sering kali jadi bahan kritik kubu Prabowo – Sandiaga menjelang pemilihan presiden belakangan ini. (FT/tempo/am)

 

Begini Jawaban Kemenkeu Soal Prabowo Sebut Sri Mulyani Menteri Pencetak Urtang

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s