Gerakan Anti Feminisme di Indonesia

Fokustoday.com- Jakarta, 20 April 2019

Akun-Instagram-Indonesia-Tanpa-Feminis-1

Gerakan Anti Feminis

Di tengah kehebohan jelang Pilpres 2019, gelombang anti-feminisme yang menyeruak hampir luput dari perhatian. Perempuan-perempuan dari kalangan Islam konservatif berusaha maju menjadi anggota legislatif agar bisa membentuk narasi sesuai keyakinan mereka. Salah satu fokus mereka adalah untuk menolak dan membatalkan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Banyak cendekiawan, feminis, dan aktivis percaya bahwa mengatasi kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen dan di partai-partai politik merupakan masalah utama dalam mengedepankan kepentingan perempuan di Indonesia. Hasilnya, Indonesia telah menerapkan kuota gender untuk pencalonan legislatif dari partai politik.

Undang-undang pemilu tahun 2003 menyatakan bahwa 30 persen dari kandidat dalam daftar kandidat legislatif partai politik harus perempuan. Banyak LSM telah bekerja keras mendorong partai-partai politik untuk mencapai kuota ini, dengan perwakilan perempuan di parlemen nasional hanya berada di angka menyedihkan 11 persen tahun 2004, 17,9 persen tahun 2009, dan 17,3 persen tahun 2014.

Namun, kebangkitan politik identitas dan Islam politik, khususnya sejak Pilkada Jakarta 2017, menunjukkan tantangan baru bagi kaum feminis dan mereka yang mengharapkan tindakan afirmatif yang lebih besar bagi perempuan dalam politik. Laporan terbaru dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) menyatakan bahwa, “Jika Gerakan 212 telah mengubah identitas politik Muslim berdasarkan pemahaman mayoritas, Gerakan 212 juga telah mengaktifkan agensi politik perempuan di sepanjang garis konservatif: para ibu merasa harus memobilisasi massa melawan Jokowi untuk melindungi anak-anak mereka dari komunisme-ateisme, homoseksualitas, dan ancaman moral lain yang terkait dengan kubu Jokowi.”

Dengan demikian, tantangan baru bagi kaum feminis terletak pada kebangkitan gerakan religius wanita konservatif yang secara aktif menantang feminisme dari dalam sistem. Pilpres 2019 menyoroti meningkatnya pengaruh kandidat perempuan dari kelompok-kelompok anti-feminis yang memiliki keterampilan kepemimpinan yang sangat baik.

Mereka memahami bagaimana menyebarkan argumen secara jelas dan meyakinkan. Mereka juga bekerja secara luas di tingkat akar rumput. Kaum feminis harus siap untuk merebut narasi mereka, karena para kandidat tersebut dan para aktivis anti-feminisme yang beraliansi dengan mereka akan memiliki pengaruh yang luas dalam wacana kebijakan di parlemen setelah Pilpres 2019.

Penulis berbicara dengan beberapa kandidat perempuan konservatif yang mencalonkan diri dalam pemungutan suara hari Rabu, 17 April 2019 dengan harapan bahwa dengan lebih memahami bentuk partisipasi politik perempuan yang baru bangkit ini, kaum feminis mengakui bagaimana keberagaman ideologi kandidat perempuan akan menghadirkan tantangan bagi gerakan perjuangan kesetaraan wanita di parlemen.

KANDIDAT WANITA KONSERVATIF

Peran perempuan dalam pemilihan umum Indonesia sebagian besar masih kurang banyak diteliti. Namun, para aktivis kampanye dan sukarelawan perempuan, yang sehari-hari dikenal sebagai emak-emak, berperan penting dalam kampanye Pilpres 2019.

Tanggal 24 Maret 2019 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelenggarakan kampanye di Bekasi, Jawa Barat. Hal pertama yang terlihat mencolok ialah bahwa para wanita yang hadir jelas melebihi jumlah pria. Para perempuan tersebut terlihat tidak keberatan berdiri di bawah terik matahari sepanjang kampanye.

Dedikasi perempuan juga diakui oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS untuk Jawa Barat, Ahmad Syaikhu. Mantan walikota Bekasi tersebut mengatakan: “Kami juga berterima kasih kepada kekuatan emak-emak yang telah secara aktif berkampanye untuk partai dan Prabowo-Sandi.”

Meski istilah emak-emak terkadang hanya digunakan sebagai simbol belaka oleh politisi laki-laki senior untuk menunjukkan bahwa mereka juga mewakili suara pemilih perempuan, banyak wanita Islam konservatif yang turut berkampanye dengan cara-cara baru dan unik dalam pemilihan kali ini.

Sri Vira Chandra, kandidat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk Jakarta Timur dari PKS, dikenal sebagai Umi Vira. Vira adalah ulama Islam yang aktif dalam organisasi seperti Wanita Indonesia dan Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA). Umi Vira telah bekerja sama dengan banyak perempuan akar rumput selama 25 tahun.

Dalam sebuah video baru-baru ini, ia menjelaskan bahwa ia memutuskan untuk bergabung dengan politik karena kurangnya keterwakilan Muslimah di parlemen yang memahami masalah-masalah nyata yang memengaruhi perempuan.

Selain mencalonkan diri untuk parlemen, Umi Vira juga melanjutkan pekerjaannya sebagai pengkhotbah, beralih dari satu majelis taklim ke yang lainnya, memberikan nasihat spiritual, mengajarkan keterampilan hidup, dan memberdayakan perempuan sesuai dengan norma-norma Islam.

Dikutip dari New Mandala, Senin (15/4), Umi Vira mengatakan dalam sebuah wawancara bulan Maret 2019 bahwa, “Saya bukan seorang feminis. Saya seorang Muslimah yang mengerti bahwa dalam Islam, wanita memiliki tempat yang mulia. Wanita memiliki wewenang untuk melakukan amal baik bagi negaranya, dan itu dimulai dengan keluarga. Seorang wanita memiliki nilai spiritual untuk ditegakkan sehingga seluruh keluarga dapat kembali berkumpul di surga. Apakah feminisme mempertimbangkan itu? Saya kira tidak. Pada titik itu, kami tidak sepakat.”

Umi Vira juga tampil dalam beragam video YouTube yang bertujuan memperkuat kampanyenya, memberikan perspektif Islam ketika menyampaikan ceramah tentang masalah pengasuhan anak dan moralitas, termasuk isu komunitas LGBTQ.

Dalam salah satu video, Umi Vira berargumen, “Kita harus memastikan hukum Indonesia membantu melindungi anak-anak kita. Sekarang kita dapat dengan mudah membeli kondom di minimarket. Siapa pun dapat membelinya, siapa pun, bahkan mereka yang belum menikah. Mereka mengatakan langkah itu diperlukan untuk mencegah penyebaran penyakit HIV/AIDS, tetapi satu-satunya hal yang mereka butuhkan ialah mengatur hubungan seksual di luar nikah itu sendiri.”

Sementara itu, Fitriah Abdul Aziz mencalonkan diri sebagai wakil dari PBB (Partai Bulan Bintang) di DPR. Fitriah juga menjabat wakil ketua sayap perempuan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), organisasi Islam lama di Indonesia, dan memiliki banyak pengalaman dengan berbagai organisasi lain. Daerah pemilihan (dapil) yang diwakilinya meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan pemilih di luar negeri. Fitriah menargetkan suara dari pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, khususnya di Malaysia, untuk memenangkan pemilihan.

Dalam sebuah video YouTube, dia menekankan kontribusi pekerja migran perempuan terhadap perekonomian Indonesia, dan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk melindungi mereka.

Dalam sebuah wawancara, Fitriah berkata, “Saya pikir bukan ide yang bagus untuk membiarkan perempuan bekerja di luar negeri, pergi tanpa ditemani oleh suami mereka, dan meninggalkan anak-anak mereka. Pemerintah seharusnya hanya memberikan izin kerja kepada laki-laki. Selain itu, kita tidak memiliki sistem untuk melindungi para pekerja migran wanita dari pemerkosaan, perbudakan, atau ditugaskan tanpa keterampilan yang memadai. Kementerian Tenaga Kerja perlu mempersiapkan mereka sebelum meninggalkan Indonesia.”

Para perempuan konservatif menggunakan dua saluran kampanye untuk memenangkan pengaruh rakyat: majelis taklim dan media sosial. Majelis taklim menjadi lingkaran studi Islam yang secara teratur diorganisir komunitas tertentu untuk menjangkau tingkat desa dan lingkungan. Majelis taklim terbuka untuk semua orang. Meskipun jamaah pria dan wanita terpisah, kelompok-kelompok wanita seringkali lebih aktif.

Majelis taklim tidak selalu bersifat politis, karena dapat berfungsi sebagai tempat bagi para wanita untuk bertukar informasi tentang kehidupan sehari-hari dan pembelajaran agama. Biasanya anggota majelis taklim meminta ulama, pengkhotbah, atau guru agama untuk berbicara tentang topik tertentu.

Namun, pertumbuhan politik Islam baru-baru ini telah mengubah majelis taklim menjadi arena yang signifikan untuk kampanye politik. Azizah Nur Tamhid adalah kandidat PKS dalam pemilihan DPR untuk dapil Bekasi dan Depok. Dia adalah istri mantan Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, dan sangat bergantung padanya untuk pembiayaan kampanye. Sebagai ketua PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) dan dewan Al-Mubarokah, kelompok majelis taklim dengan ratusan anggota, Azizah memiliki jaringan luas di daerah pemilihannya.

Azizah mengatakan bahwa dirinya bergantung pada Al-Mubarokah untuk mendapatkan suara. Azizah, Fitriah, dan Umi Vira seringkali mendekati calon pemilih perempuan melalui ceramah spiritual yang mereka sampaikan dalam majelis taklim, menggarisbawahi pentingnya partisipasi perempuan dalam politik dan mendorong perempuan untuk memilih mereka.

Umi Vira, kandidat PKS untuk DPRD Jakarta, mengatakan dalam sebuah wawancara bulan Maret 2019, “Saya bilang: akhwat, di majelis taklim kita tidak bisa membuat peraturan, kita harus terlibat dalam politik. Jika Anda ingin memperjuangkan apa yang benar dan penting dan Anda ingin memasukkannya ke dalam peraturan, Anda harus memilih perwakilan Anda di politik.”

Hingga tingkat tertentu, para Muslimah tersebut mengklaim akan mempromosikan pemberdayaan wanita. Mereka semua sepakat tentang hak untuk mengakses pendidikan, hak untuk bekerja, serta hak untuk berserikat dan kebebasan berekspresi di ruang publik. Mereka percaya bahwa hak-hak tersebut tidak berasal dari feminisme, tetapi dari nilai-nilai Islam, karena Islam telah menempatkan perempuan pada posisi istimewa.

Umi Vira percaya bahwa Islam memberdayakan perempuan dalam banyak aspek. Menurutnya, “Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja, tetapi kita juga harus memikirkan keluarga sebagai tujuan utama kita. Indonesia harus ‘kuat dari rumah,’ dan bukan hanya tanggung jawab ibu tetapi seluruh anggota keluarga. Wanita dapat memprotes jika suaminya tidak merawat anak-anak. Itu adalah konsep Islam. Perempuan memiliki kekuatan untuk mengubah keluarga dan seluruh bangsa melalui pemberdayaan wanita.”

Ketahanan keluarga adalah titik jual utama mereka untuk memerangi masalah moralitas yang juga mereka kampanyekan. Mereka mengkritik konsep kesetaraan gender dan otonomi tubuh karena, dalam Islam, gender diatur dengan jelas dan tegas. Islam hanya mengakui dua jenis kelamin, pria dan wanita, yang mensyaratkan karakteristik yang melekat yang dikenal sebagai kodrat. Dengan demikian, mengakui keberagaman gender sama saja dengan mempertanyakan kodrat, karena isu keberagaman gender akan mengangkat masalah gender non-biner.

Sementara itu, para wanita tersebut menolak gagasan otonomi tubuh karena melanggengkan hal-hal yang menurut mereka bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti hubungan seksual pranikah, aborsi legal, dan komunitas LGBTIQ.

Yang menonjol di antara semua kandidat tersebut ialah penggunaan media sosial untuk meningkatkan persuasi antar pribadi. Kampanye media sosial berperan penting karena pemilih perempuan memiliki mobilitas yang lebih terbatas. Dengan adanya harapan sosial bahwa perempuan melakukan sebagian besar pekerjaan rumah tangga (selain bekerja dan merawat anak-anak), akses mereka ke informasi terutama berasal dari rekan-rekan mereka dan media sosial.

Media sosial menjadi saluran utama untuk pesan-pesan anti-feminisme yang disebarkan oleh para wanita: baru-baru ini, profil Instagram Indonesia Tanpa Feminis populer setelah menargetkan gadis-gadis muda dengan tagar #UninstallFeminism. Indonesia Tanpa Feminis mengusung pesan “tubuhku bukan milikku, tetapi milik Allah” untuk melawan konsep feminis tentang otonomi tubuh. Akun ini merupakan bagian dari serangkaian kampanye online oleh kelompok Islam konservatif yang menargetkan populasi kaum muda, termasuk Pemuda Hijrah, Indonesia Tanpa Pacaran, dan Ayo Poligami.

MENGUBAH WUJUD ISU KEBIJAKAN BERBASIS GENDER

Medan pertempuran utama bagi kandidat perempuan konservatif adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang baru. Para kandidat tersebut yakin bahwa RUU PKS akan mengancam moralitas bangsa. Azizah Nur Tamhid dari PKS mengatakan, “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terbaru harus ditolak karena akan melemahkan keluarga. Jika ini diterapkan, kita tidak dapat melaporkan kasus hubungan seksual pranikah (ke polisi). Tidak ada undang-undang yang melarang zina atau konsumsi minuman beralkohol, tetapi orang tua dapat dipenjara karena memaksa anak perempuan mereka untuk mengenakan jilbab. Itulah yang mereka maksud dengan kekerasan seksual. Mereka ingin menghapuskannya, mereka ingin hidup bebas, dan mereka akan mengganggu nilai-nilai keluarga.”

Fitriah Abdul Aziz dari PBB mempertahankan sikap yang sama, dengan mengatakan, “Tentu saja saya menolak RUU itu. RUU PKS memungkinkan orang untuk melakukan seks bebas. Judulnya bagus, tapi isinya penuh manipulasi. Program saya tidak selaras dengan rancangan undang-undang itu karena kami memiliki sudut pandang yang berbeda. Jika RUU PKS mengizinkan seks bebas, program saya akan menghalangi seks bebas.”

Umi Vira dari PKS mempermasalahkan akar RUU itu sendiri, dan mengatakan bahwa, “RUU PKS berasal dari perspektif feminisme radikal. Lihatlah terminologi dalam dokumen. Hapus saja istilah-istilah itu! Jangan gunakan ‘kekerasan berbasis gender’ tetapi ‘pelanggaran seksual’ untuk menekankan bahwa insiden tersebut adalah kejahatan. Kita sudah memiliki undang-undang yang memadai untuk membantu perempuan keluar dari kesengsaraan mereka. Kita tidak membutuhkan peraturan baru. Jelas bahwa pengesahan undang-undang ini hanya akan menguntungkan kelompok tertentu saja.”

Organisasi yang memimpin kampanye menentang RUU PKS adalah Aliansi Cinta Keluarga (AILA), di mana Umi Vira menjadi anggota. AILA didirikan tahun 2013 oleh sejumlah organisasi Islam termasuk MIUMI (Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia), KMKI (Komunitas Muslimah untuk Kajian Islam), dan INSISTS (Institute for The Study of Islamic Thought and Civilizations).

AILA melakukan advokasi kebijakan tingkat tinggi tentang masalah perempuan, anak-anak, dan keluarga. Semua anggota dewan AILA adalah perempuan kecuali satu penasihat, Bachtiar Nasir, pemimpin Salafi yang juga memainkan peran penting dalam Gerakan 212 di Pilkada Jakarta 2017. Beberapa anggota AILA mencalonkan diri untuk pemilihan legislatif 2019, termasuk Nurul Hidayati, sekretaris jenderal AILA, yang menjadi kandidat DPR dari PKS di Tangerang, dan tentu saja Umi Vira untuk kursi DPRD Jakarta.

AILA pertama kali menjadi perhatian publik tahun 2017 ketika mereka meminta Mahkamah Konstitusi untuk meninjau tiga artikel dalam KUHP yang menurut klaim mereka telah melegalkan zina, perilaku tidak bermoral, dan homoseksualitas. Mahkamah Konstitusi menolak kasus mereka. AILA kini telah mengalihkan aktivisme mereka ke RUU PKS.

Sudut pandang AILA sejalan dengan para kandidat perempuan konservatif di atas. AILA berpendapat bahwa RUU PKS berasal dari gerakan feminisme radikal yang membolehkan homoseksualitas, aborsi, dan seks pranikah. Lebih jauh lagi, RUU PKS menyatakan bahwa istri dapat menuntut suaminya karena melakukan hubungan seksual secara paksa dan orang tua dapat dipenjara karena mendorong anak perempuan mereka untuk mengenakan jilbab. AILA percaya bahwa rancangan undang-undang ini akan menghancurkan pondasi keluarga Indonesia.

Masalah kebijakan penting lainnya selama periode legislatif mendatang adalah revisi UU Perkawinan. Menanggapi masalah perkawinan anak, para aktivis feminis mendorong untuk meningkatkan usia legal minimum seorang wanita untuk menikah dari persyaratan saat ini 16 tahun.

Tahun 2018, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang perkawinan 1974 tidak konstitusional dan mengamanatkan revisi undang-undang dalam waktu tiga tahun selama periode legislatif berikutnya. Seperti yang disebutkan dalam artikel yang diterbitkan oleh Center for Gender Studies (CGS), salah satu organisasi anggota AILA:

“Tingkat kematangan anak laki-laki dan perempuan tidak bisa diasumsikan. Beberapa dari mereka mencapai kematangan fisik dan psikologis pada usia 18 tahun sementara yang lain tidak. Dengan demikian, menerapkan usia minimum yang sama untuk anak perempuan dan anak laki-laki demi ‘kesetaraan gender’ tidaklah masuk akal. Mereka secara membabi buta mengikuti konvensi internasional tanpa kritik. Sebaliknya, revisi itu berpotensi merebut hak seseorang dan tidak menghormati pilihan perempuan yang berasal dari latar belakang yang berbeda dengan beragam faktor sosial-budaya dan norma agama.”

Satu hal yang membuat AILA lebih berpengaruh daripada organisasi konservatif lainnya ialah dukungan para intelektualnya dalam mengkritik kebijakan gender dalam sistem hukum yang ada, sebuah pendekatan yang belum pernah digunakan sebelumnya oleh para pendukung agenda anti-feminisme di Indonesia. Para intelektual tersebut mempertegas pemikiran konservatif dalam advokasi kebijakan, sementara juga memengaruhi wacana publik dengan studi dan analisis dari pandangan dunia Islam.

AILA juga memasuki debat kebijakan di parlemen dengan berdiri bersama PKS selama debat RUU PKS yang hingga kini masih berlangsung. Pengaruh mereka yang semakin besar mungkin dapat memengaruhi pandangan partai-partai konservatif lainnya untuk berbalik arah dan melawan kebijakan yang sadar gender.

MEMPERSIAPKAN PEREMPUAN UNTUK PERTARUNGAN KEBIJAKAN BERBASIS GENDER

Indonesia hingga saat ini terlalu fokus pada pemilihan presiden dan tidak cukup memperhatikan pemilihan legislatif. Badan legislatif di tingkat kabupaten dan kota, misalnya, diizinkan untuk membuat peraturan daerah mereka, yang seringkali diilhami oleh budaya lokal patriarki atau nilai-nilai agama yang merasionalisasi diskriminasi terhadap perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Kompas Perempuan) telah mencatat bahwa tahun 2017, 421 peraturan daerah yang diskriminatif telah memposisikan tubuh perempuan sebagai objek moral, misalnya dengan memberlakukan jam malam bagi perempuan atau mewajibkan perempuan mengenakan jilbab. Karenanya, badan legislatif, dan bukan hanya di tingkat nasional, menawarkan posisi strategis untuk menangani agenda perempuan. Perempuan yang terpilih untuk badan legislatif akan sangat berperan penting dalam menentukan dimensi hukum atas hubungan gender di masa pemerintahan Indonesia berikutnya.

Meski meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen merupakan tugas yang penting, itu seharusnya tidak menjadi satu-satunya fokus ketika menganalisis peran perempuan dalam politik di Indonesia. Kita juga perlu memeriksa secara kritis implikasi kebijakan yang diperjuangkan para perempuan dan menempatkan praktik politik mereka dalam iklim politik saat ini.

Dorongan untuk kuota gender tidak hanya akan menguntungkan mereka yang memiliki agenda kesetaraan gender yang jelas, tetapi juga mereka yang berada dalam gerakan anti-feminisme yang mewakili suara-suara kelompok konservatif. Gerakan tersebut kini tengah bertumbuh pesat dan mempengaruhi wacana kebijakan publik, sehingga akan lebih sulit untuk mencapai tujuan akhir dari tindakan afirmatif, yaitu mengaktualisasikan hak-hak perempuan dan perlindungan perempuan di Indonesia.

Dyah Ayu Kartika (Kathy) adalah peneliti untuk Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Paramadina, Jakarta. Sebagai Rekan Koresponden New Mandala di Indonesia, dia akan menulis tentang isu-isu gender sepanjang Pilpres 2019. Kathy sebelumnya bekerja sebagai peneliti untuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Kathy meraih gelar Sarjana Psikologi dari Universitas Indonesia dan melanjutkan studinya dalam Studi Pembangunan, jurusan Studi Hak Asasi Manusia, Gender, dan Konflik: Perspektif Keadilan Sosial di International Institute of Social Studies, Universitas Erasmus, Belanda. (ft/des)

Oleh: Dyah Ayu Kartika (New Mandala)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s