Masa Depan Politik Islam Pasca Pilpres 2019 : Islam Moderat vs Islam Garis Keras

Fokustoday.com- Jakarta, 3 Mei 2019

Bangkitnya-politik-Islam-di-Indonesia

Pendukung Prabowo meneriakkan slogan sambil memegang spanduk bertuliskan “2019 Ganti Presiden”, saat kampanye akbar Prabowo Subianto di stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, 7 April 2019. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Berakhirnya Pemilu 2019 memberikan gambaran lain yang cukup mengkhawatirkan di kancah politik Indonesia. Perolehan suara Jokowi dan Prabowo dalam Pilpres 2019 menunjukkan perpecahan, dan mengingatkan kembali tentang kehadiran Darul Islam di negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia ini. Darul Islam dulu pernah berjuang untuk mewujudkan negara Islam di Indonesia, sebelum diberantas oleh Pemerintahan Soeharto.

Meskipun pemilu 2019 telah berakhir, dengan Jokowi memenangkan kembali kursi presidennya, kampanye memecah belah ini telah menimbulkan konsekuensi jangka panjang, termasuk munculnya politik Islam dan garis yang jelas antara kaum Islam moderat dan Islam garis keras. Dan ini bukan pertanda baik untuk masa depan.

KPU akan mengumumkan hasil resminya pada 22 Mei. Hasil quick count oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa Jokowi memperoleh kemenangan yang menentukan dalam pemilihan suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur, masing-masing 77,46 persen dan 66,16 persen. Ini adalah hasil dari dukungan Muslim moderat yang diterima Jokowi setelah ia memilih Ma’ruf Amin, seorang ulama dan tokoh yang dihormati di Nahdlatul Ulama (NU), sebagai kandidat wakil presidennya. NU adalah gerakan Islam Sunni tradisional, dengan sekitar 90 juta anggota.

MENINGKATNYA KEMARAHAN “ISLAM”

Namun kekhawatiran besarnya, dan mungkin pesan yang lebih tak menyenangkan, adalah kemenangan telak Prabowo di daerah-daerah yang dulunya merupakan pangkalan Darul Islam, yang pernah berjuang untuk mewujudkan negara berdasarkan syariah Islam. Prabowo mendominasi suara di pulau Sumatra, terutama Sumatera Barat dan Aceh dengan masing-masing 85,03 persen dan 83,11 persen. Di Banten, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan, Prabowo masing-masing meraih 62,56 persen, 59,98 persen, dan 58,48 persen suara.

Intensitas dukungan di wilayah fundamentalis semuanya jauh lebih besar dengan ukuran kemenangan Jokowi, dan mewakili konservatisme yang berkembang di seluruh masyarakat, dengan perasaan keagamaan yang meningkat dan sikap konservatif yang terus-menerus merayap di masyarakat yang telah lama dianggap santai dan moderat.

Beberapa tokoh agama dan organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah menyerukan rekonsiliasi nasional untuk mengurangi ketegangan antara elit politik dan pendukung calon presiden. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, dalam sebuah wawancara di media lokal mengatakan rekonsiliasi diperlukan untuk membangun kembali persatuan nasional.

“Ketika meninjau distribusi (area kemenangan), Jokowi kalah di beberapa provinsi yang ‘agak panas’,” kata Mahfud. Provinsi-provinsi tempat Prabowo menang “pernah dianggap sebagai daerah garis keras yang berkaitan dengan agama seperti Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan.”

Pengikut Prabowo kemudian memprotes. “Rekonsiliasi dilakukan ketika ada konflik,” kata juru bicara tim kampanye Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. “Persaingan pemilu bukan konflik. Mereka yang menyerukan rekonsiliasi adalah mereka yang menabur konflik dengan menstigma pemilih Prabowo sebagai Garis Keras, Radikal, Anti-Toleransi. ”

NEGARA ISLAM HILANG DARI SEJARAH

Darul Islam (DI) muncul pada tahun 1948, bertujuan untuk menciptakan negara Islam selama perjuangan kemerdekaan negara, dengan meluncurkan pemberontakan di beberapa daerah. Sekarmadji Kartosoewirjo memimpin pemberontakan di Jawa Barat, Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dan Daud Beureueh di Aceh.

Sidney Jones, direktur Institut Analisis Kebijakan Konflik (IPAC) dalam sebuah studi berjudul “Darul Islam’s Continuous Appeal” yang diterbitkan di Tempo pada tahun 2010, mengatakan bahwa Kartosoewirjo secara khusus menyebarkan pembenaran untuk jihad melawan negara kafir (pertama Belanda, kemudian republik sekuler) yang mencakup banyak elemen dari apa yang sekarang kita kenal sebagai jihadisme salafi.

Pada tahun 1965, Suharto menggunakan Darul Islam untuk kepentingan politiknya sendiri, mempersenjatai mereka untuk melenyapkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menggunakannya untuk mengamankan kemenangan di Jawa Barat dalam pemilu pertamanya. Dia kemudian berbalik melawan mereka, memenjarakan, dan mengeksekusi para pemimpin mereka. Tetapi meskipun organisasi Islam itu telah dilarang oleh pemerintah, ambisinya untuk mendirikan negara berdasarkan hukum Islam masih hidup.

DUKUNGAN AKTIF UNTUK KHILAFAH

Forum LSM Internasional tentang Pembangunan Indonesia (INFID) dalam laporannya yang berjudul “Urgency and Effective Strategy for Preventing Extremism in Indonesia” (“Urgensi dan Strategi Efektif untuk Mencegah Ekstremisme di Indonesia”) mengungkapkan bahwa setidaknya empat kelompok masih aktif mendukung khilafah, sebuah negara berdasarkan hukum syariah, termasuk; Ikhwanul Muslimin (IM), yang mengilhami sejumlah tokoh untuk mengartikulasikan aspirasi politik mereka dengan membentuk Partai Keadilan (PK), yang diubah namanya menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS dan delapan partai lainnya diperkirakan akan melewati ambang batas parlemen 4 persen dan memiliki perwakilan di DPR. Delapan partai lainnya adalah PDIP―partai Jokowi―yang memperoleh 18,89 persen suara, Partai Gerindra Prabowo 12,68 persen, Partai Golkar 11,8 persen, PKB 10,14 persen, Partai Demokrat Nasional (Nasdem) 9,05 persen, Partai Demokrat 7,63 persen, PAN 6,56 persen, dan PPP 4,4 persen.

PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP mendukung Jokowi. Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat mendukung Prabowo. Perolehan suara PKS meningkat dari 6,79 persen pada pemilu 2014 menjadi 8,18 persen pada pemilu 2019 berdasarkan hasil quick count. PKS dan PAN mendominasi suara di Jawa Barat dan Sumatra. Provinsi Sumatera Barat, tempat Prabowo menang besar, sejak tahun 2010 telah dipimpin oleh gubernur dari PKS, Irwan Prayitno. Dia sekarang menjabat dalam periode keduanya, yang akan selesai pada tahun 2021.

Kelompok kedua adalah Hizbut-Tahrir (HT), yang menginspirasi berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). IM dan HT menyusup ke tingkat pendidikan―terutama universitas, untuk mempersiapkan kader yang akan mengambil peran dalam bidang pendidikan, politik dan pemerintahan.

JIHADIS PULANG DARI AFGHANISTAN

Kelompok ketiga adalah para jihadis yang kembali dari perang di Afghanistan. Sebuah gerakan yang mulai berkembang di provinsi Lampung di selatan Pulau Sumatra, yang memiliki aspirasi yang sama dengan DI Kartosoewirjo di Jawa Barat.

Keempatnya menjalankan strategi jihad di bidang pendidikan, yang sering disebut jihadi tarbiah. Kelompok pro-khilafah lainnya seperti Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), menggunakan kekerasan untuk memperjuangkan tujuan mereka.

“Mereka tidak harus memiliki ikatan organisasi, tetapi mereka membangun solidaritas simbolis berdasarkan agama, yang jika salah satu dari mereka mendapat tekanan maka solidaritas untuk melakukan perlawanan akan menguat,” kata INFID dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada tahun 2018.

Misalnya, HTI melalui juru bicaranya, Ismail Yusanto, seperti yang dikutip oleh media lokal pada Agustus 2018, mendukung gerakan #2019GantiPresiden, yang diprakarsai oleh ketua PKS, Mardani Ali Sera. Gerakan ini sering dikaitkan sebagai anti-Jokowi dan pada saat yang sama mendukung Prabowo.

Antipati HTI kepada Jokowi tidak mengejutkan karena Jokowi membubarkan organisasi itu pada Juli 2017, tidak lama setelah pilgub Jakarta, yang dimenangkan oleh kandidat gubernur Muslim, Anies Baswedan, atas sekutu Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Institut Analisis Kebijakan Konflik (IPAC) dalam laporannya yang berjudul “After Ahok: The Islamist Agenda in Indonesia” (“Setelah Ahok: Agenda Islamis di Indoensia”) mengatakan HTI dan kelompok Islam garis keras lainnya seperti FPI (Front Pembela Islam), dan FUI (Forum Umat Islam) mengadakan demonstrasi yang menarik ratusan ribu orang ke Jakarta Pusat pada Desember 2016―yang dikenal dengan gerakan 212, menuntut Ahok ditangkap atas tuduhan penistaan ​​agama. Gerakan ini telah menunjukkan dampak besar agama terhadap politik dan bisa dibilang menandai pergeseran pada lanskap kekuasaan nasional.

POLITISI SEMAKIN BERSANDAR PADA DUKUNGAN KONSERVATIF

“Ini telah membuat banyak politisi yakin bahwa mereka membutuhkan dukungan Muslim konservatif untuk memenangkan pemilu, dan telah meyakinkan banyak Islamis bahwa mereka dapat mencapai tujuan sosial dan politik mereka dengan bekerja melalui sistem demokrasi Indonesia,” kata IPAC dalam sebuah pernyataan.

IPAC juga menyebutkan beberapa organisasi Islam lainnya yang berpartisipasi dalam gerakan 212 termasuk jaringan modernis Salafi yang dipimpin oleh Bachtiar Nasir, Wahdah Islamiyah yang dipimpin oleh Zaitun Rasmin, dan kelompok zikir. Seluruh organisasi itu sekarang berada di bawah payung alumni gerakan 212, yang mendukung Prabowo dalam pilpres 2019.

Wakil Direktur Eksekutif di Pusat Studi Politik Universitas Indonesia, Hurriyah, mengatakan bahwa peta perolehan suara antara kedua calon mengkonfirmasi asumsi sejauh ini bahwa Pemilu 2019 menunjukkan besarnya pengaruh politik identitas.

“Di segmen pemilih Muslim ada perbedaan antara Jokowi dan Prabowo. Pemilih Prabowo adalah kelas menengah Muslim yang religius tetapi tidak berafiliasi politik dengan Muslim tradisional. Tetapi lebih dekat ke Muhammadiyah,” katanya. Para pemilih Jokowi adalah pemilih Muslim yang lebih tradisional seperti NU dan kelompok agamis-nasionalis.

Di Sumatera Barat, misalnya, pengaruh Muhammadiyah lebih dominan daripada NU, sehingga efek Ma’ruf tidak kuat. Oleh masyarakat lokal di sana, Jokowi dianggap tidak terlalu peduli dengan mayoritas Muslim. (ft/des/asia sentinel)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s