Harga Pertalite Rp 18.102, Beban Subsidi Membesar

Harga keekonomian Pertalite mencapai Rp 18.102 per liter pada Oktober 2026, sementara konsumen masih membayar Rp 10.000. Selisih Rp 8.102 per liter itu ditutup melalui anggaran negara, ketika belanja subsidi dan kompensasi energi serta nonenergi sudah menyerap 93 persen dari alokasi APBN.

Angka tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (13/11). Harga jual Pertalite tidak berubah, meski biaya pengadaannya meningkat setelah harga energi dunia melonjak. Beban akhirnya berpindah ke APBN, yang dibiayai antara lain dari penerimaan pajak.

Untuk Solar, pemerintah menetapkan harga Rp 6.800 per liter. Namun, nilai keekonomiannya jauh lebih tinggi. Rincian yang diberitakan media tidak sepenuhnya sama: CNN Indonesia mencatat Rp 21.457 per liter, sedangkan CNBC Indonesia melaporkan Rp 21.147. Keduanya menyebut harga jual yang dipertahankan pemerintah tetap Rp 6.800.

Realisasi belanja energi naik 32 persen

Hingga 31 Oktober 2026, pemerintah telah merealisasikan Rp 415,8 triliun untuk subsidi dan kompensasi. Nilai itu naik 32 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, saat realisasi tercatat Rp 315 triliun. Dari jumlah tahun ini, Rp 261,4 triliun berupa subsidi dan Rp 154,4 triliun merupakan kompensasi.

Besarnya angka tersebut tidak hanya berkaitan dengan BBM. Belanja yang dihitung juga mencakup dukungan listrik, LPG 3 kilogram, pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat. Karena itu, kenaikan kebutuhan anggaran mencerminkan tekanan pada berbagai program yang menopang harga dan pembiayaan bagi masyarakat.

Realisasi Rp 415,8 triliun sudah mencapai 93 persen dari anggaran yang disediakan. Perbandingan dengan tahun lalu memperlihatkan kenaikan yang tajam: pada 2025, subsidi tercatat Rp 194,9 triliun dan kompensasi Rp 120 triliun. Tahun ini, masing-masing pos bertambah menjadi Rp 261,4 triliun dan Rp 154,4 triliun.

Lonjakan harga minyak menekan APBN

Menurut penjelasan Suahasil yang dikutip CNN Indonesia, harga keekonomian Pertalite relatif dekat dengan harga jual pemerintah sejak 2024 hingga Maret 2026. Perubahan mulai terasa pada April. Kenaikan harga minyak global membuat biaya penyediaan bahan bakar menjauh dari angka yang dibayar konsumen.

Tekanan pada Solar disebut muncul lebih awal, mulai Maret 2026. CNBC Indonesia melaporkan harga minyak dunia bergerak dari kisaran US$ 60 per barel pada awal tahun, lalu sempat menyentuh US$ 115 hingga US$ 116 per barel pada Oktober. Harga minyak kemudian turun ke US$ 92,06 per barel, tetapi masih melampaui asumsi APBN 2026 sebesar US$ 70.

Rata-rata harga minyak mentah Indonesia yang disebut Suahasil berada di US$ 94,4 per barel. Angka ini juga menggambarkan mengapa penurunan harga di pasar dunia belum serta-merta menghapus tekanan biaya. Pergerakan harga minyak memengaruhi besaran kompensasi yang harus disediakan ketika harga eceran BBM dijaga tetap.

Suahasil menyampaikan bahwa selisih harga Pertalite dan Solar dipikul APBN, termasuk melalui pajak yang dibayar masyarakat. Dengan kata lain, harga di pompa bensin tidak mencerminkan seluruh biaya yang diperlukan untuk menyediakan bahan bakar tersebut.

Penyaluran BBM bersubsidi ikut bertambah

Volume BBM bersubsidi dan kompensasi yang disalurkan sampai Oktober mencapai 15,244 juta kiloliter. Jumlah itu tumbuh 9,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, ketika penyaluran tercatat 13,916 juta kiloliter. Suahasil mengaitkan kenaikan konsumsi tersebut, salah satunya, dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang meningkat.

Data penyaluran itu menambah tekanan pada pembiayaan, bersamaan dengan harga minyak yang masih berada di atas asumsi anggaran. Pemerintah mempertahankan harga Pertalite dan Solar, sementara biaya selisihnya tercatat dalam belanja negara. Perkembangan harga minyak dan realisasi anggaran berikutnya akan menentukan seberapa besar kebutuhan subsidi serta kompensasi hingga akhir 2026.