Progres Gedung DPR dan MA di IKN Masih 20 Persen
Pembangunan gedung DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY di IKN masih berkisar 20-26 persen. Jalan di kawasan legislatif dan yudikatif sudah melampaui 40 persen.
Pembangunan gedung-gedung lembaga negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih berada pada tahap awal, dengan progres sejumlah bangunan utama berkisar 20 hingga 26 persen. Pekerjaan jalan di kawasan legislatif dan yudikatif justru lebih maju, menembus angka 40 persen.
Data yang diberitakan Liputan6 menunjukkan rata-rata progres fisik kawasan legislatif mencapai 25,40 persen, sementara kawasan yudikatif tercatat 32,83 persen. Angka kawasan itu mencakup berbagai pekerjaan, sehingga tidak berarti semua gedung di dalamnya telah mencapai progres yang sama.
Perbedaan laju tersebut menggambarkan bahwa pembangunan IKN berjalan melalui beberapa jenis pekerjaan secara bersamaan. Jalan, gedung kantor, ruang sidang, dan infrastruktur penunjang memiliki capaian masing-masing. Otorita IKN menyatakan pembangunan gedung perkantoran masih sesuai target, tetapi target hingga akhir tahun tetap perlu dikejar.
Jalan kawasan lebih dulu melaju
Di kawasan legislatif, pembangunan jalan dilaporkan mencapai 41,49 persen. Capaian gedungnya masih beragam: Gedung DPD RI berada pada 22,75 persen, Gedung MPR RI 24,33 persen, sedangkan Gedung DPR I dan DPR II masing-masing 21,91 persen dan 21,66 persen. Gedung Sidang Paripurna tercatat 20,25 persen.
Untuk kawasan yudikatif, progres jalan mencapai 46,69 persen. Gedung Mahkamah Agung (MA) dan Plaza Keadilan sudah mencapai 26,52 persen. Sementara itu, pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) dilaporkan berada pada 25,27 persen.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono meninjau sejumlah pekerjaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan bersama jajaran. Dalam kunjungan itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar menyampaikan bahwa pembangunan gedung masih mengikuti target, dengan pekerjaan yang harus terus dipacu menjelang akhir tahun.
Laju pembangunan kawasan juga bergantung pada penyelesaian fasilitas yang mendukung akses dan fungsi gedung. Jalan yang progresnya lebih tinggi akan menunjang pekerjaan lanjutan, meski data yang tersedia belum merinci kapan seluruh ruas maupun bangunan akan siap digunakan.
Desain parlemen dan MA punya ciri berbeda
Proyek di IKN tidak hanya menyangkut pembangunan fisik. Desain kawasan legislatif dan yudikatif turut disiapkan untuk memuat gedung perkantoran serta hunian. Dalam laporan kumparan, Deputi Perencanaan OIKN Mia menjelaskan bahwa hunian akan berada dalam kawasan yang sama dengan kantor, baik di sisi legislatif maupun yudikatif.
Rancangan kompleks parlemen menampilkan gedung berbentuk bundar. MPR, DPR, dan DPD masing-masing direncanakan memiliki ruang sidang paripurna sendiri. Kompleks itu juga akan dilengkapi area untuk menaikkan dan menurunkan penumpang serta helipad, menurut penjelasan Basuki yang dikutip kumparan.
Untuk Gedung MA, desain bagian depannya menggunakan lima pilar berwarna putih. Perubahan dari rancangan empat pilar dilakukan setelah ada arahan Presiden Prabowo Subianto. Lima pilar tersebut dimaksudkan sebagai lambang Pancasila, sementara rancangan gedung MK dan KY disebut tidak mengalami koreksi.
Desain ruang sidang paripurna MPR juga melalui beberapa alternatif. Basuki menjelaskan bahwa Presiden memilih rancangan setelah menerima paparan hasil studi banding ke Mesir, Turki, dan India. Perencanaan tersebut menjadi bagian dari tahap II pembangunan IKN yang mencakup kawasan legislatif dan yudikatif.
Target kawasan legislatif pada 2026-2027
Basuki menyebut pembangunan kawasan legislatif ditargetkan selesai dalam dua tahun, yakni 2026-2027. Target itu tidak hanya mencakup gedung, tetapi juga kawasan di sekitarnya. Namun, hunian tidak termasuk dalam tenggat yang sama, menurut keterangan yang diberitakan kumparan.
Percepatan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Tahap II Pembangunan IKN periode 2025-2029. Proyek-proyek tersebut diarahkan untuk melengkapi kawasan pemerintahan yang selama ini berfokus pada lembaga eksekutif.
Di luar kompleks pemerintahan, Otorita IKN juga meninjau kolam retensi SM-02 yang berkapasitas 243.000 meter kubik. Progres pembangunan kolam itu sekitar 70 persen. Secara keseluruhan, paket pembangunan kolam retensi tercatat 33,91 persen per 10 November 2026, dengan proyeksi mencapai 56,62 persen pada akhir tahun.
Kolam retensi dirancang untuk mengelola limpasan air dan mendukung konservasi sumber daya air. Sementara pembangunan gedung dan jalan terus berjalan, Otorita IKN masih harus mengejar target akhir tahun sebelum tenggat penyelesaian kawasan legislatif pada 2027.
