Isu Wapres, Sri Sultan HB X Pilih Fokus pada DIY

Dukungan agar Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka ramai beredar di media sosial. Sultan tidak menanggapi spekulasi itu sebagai agenda politik yang perlu ia bahas. Urusan pencalonan di tingkat nasional, menurutnya, berada di Jakarta, sementara ia tetap menaruh perhatian pada stabilitas daerah.

Perbincangan tersebut mencuat di tengah rumor tentang posisi Gibran. Namun, dukungan warganet dan unggahan sejumlah tokoh belum menjadi keputusan resmi mengenai pergantian wakil presiden. Laporan AFU.id menyebut Sultan merespons isu itu dengan tenang saat ditemui di kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, pada Jumat (13/11).

Sikap tersebut memberi penekanan pada jarak antara percakapan di dunia maya dan proses politik formal. Nama Sultan memang disodorkan sejumlah pengguna media sosial, tetapi belum ada informasi dalam laporan yang menunjukkan ia telah menerima tawaran atau masuk dalam proses pencalonan.

Dukungan warganet berangkat dari figur nonpartai

Pegiat media sosial Iwan Piliang termasuk yang mengusulkan Sultan. Melalui akun X-nya, ia menilai tokoh publik di luar partai dapat menjadi pilihan apabila terjadi perubahan pada posisi wakil presiden. Ia juga mengaitkan usul tersebut dengan harapan agar Presiden Prabowo Subianto dapat berkonsentrasi pada program pemerintah.

Usulan itu mengundang tanggapan karena Sultan dikenal sebagai pemimpin pemerintahan daerah sekaligus figur budaya. Sebagian warganet menganggap latar tersebut membuatnya layak dipertimbangkan untuk jabatan nasional. Akan tetapi, dukungan yang muncul di platform digital tetap merupakan pendapat publik, bukan pengajuan resmi dari lembaga politik.

Nama Mahfud MD turut disebut dalam percakapan tersebut. Warganet mengangkat kembali pandangan Mahfud di akun X pada 25 Agustus 2024 mengenai posisi Sultan sebagai raja kultural. Mahfud pernah menggambarkan Sultan sebagai figur yang dihormati sebagian masyarakat karena perannya dalam merawat kebudayaan Jawa, bukan sebagai raja dalam pengertian kekuasaan politik.

Gambaran itu membantu menjelaskan mengapa Sultan memperoleh dukungan dari sebagian pengguna media sosial. Namun, pengakuan kultural dan dukungan daring tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk menetapkan seseorang sebagai wakil presiden. Perbincangan mengenai pengganti Gibran masih berada pada tahap spekulasi publik.

Jejak HB IX jadi pembanding, bukan kepastian

Diskusi itu juga menghidupkan kembali sejarah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ayah Sultan HB X, yang pernah menjadi wakil presiden pada masa pemerintahan Soeharto. HB IX dilantik pada Maret 1973, setelah Sidang Umum MPR menetapkannya sebagai pendamping presiden. Peristiwa tersebut menjadi rujukan warganet ketika membicarakan kemungkinan Sultan HB X menempuh jalur serupa.

Jalannya proses pada masa itu memiliki konteks tersendiri. Menurut uraian AFU.id, jabatan wakil presiden sempat kosong sejak Mohammad Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956. Soeharto kemudian memimpin tanpa wakil presiden sebelum MPR memilih HB IX pada 1973. Ketika itu, HB IX telah berada di pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri sejak Juli 1966.

MPR menetapkan Soeharto sebagai presiden pada 22 Maret 1973. Sehari kemudian, sidang paripurna mengesahkan HB IX sebagai wakil presiden melalui ketetapan MPR, lalu ia dilantik pada 24 Maret di Gedung DPR/MPR Senayan. Kesamaan bahwa kedua tokoh berasal dari keluarga yang sama menjadi bahan percakapan, tetapi tidak membuktikan adanya rencana politik serupa saat ini.

Perbandingan sejarah juga membawa perhatian pada pemerintahan DIY. Dalam pemberitaan mengenai respons Sultan, Kompas menyoroti harapan agar isu pergantian di tingkat nasional tidak menimbulkan keguncangan pada pemerintahan kota maupun kabupaten. Perhatian itu relevan karena Sultan saat ini menjabat Gubernur DIY, sehingga rumor mengenai kemungkinan dirinya bertugas di pusat ikut memunculkan pertanyaan tentang kelanjutan kepemimpinan daerah.

Sultan meminta politik nasional lebih tenang

Di tengah spekulasi, pesan yang disampaikan Sultan berfokus pada ketenangan. Laporan AFU.id menyebut ia tidak ingin berspekulasi tentang bursa jabatan di Jakarta dan memilih berkonsentrasi pada keadaan daerah. Sikap itu sejalan dengan pemberitaan Koma.id yang mengutip harapannya agar pemerintahan dan politik nasional berlangsung lebih tenang.

Belum ada kepastian bahwa Gibran akan meninggalkan jabatan atau bahwa Sultan akan menggantikannya. Karena itu, perkembangan berikutnya bergantung pada proses politik resmi, bukan pada ramai atau sepinya dukungan di media sosial. Untuk sementara, Sultan menempatkan urusan tersebut di luar kewenangannya dan tetap menjalankan tugasnya di Yogyakarta.