Data Center AI Jatiluhur: Air, AMDAL, dan Transparansi

Rencana pembangunan data center berbasis kecerdasan buatan (AI) di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, memunculkan dua pertanyaan besar: seberapa banyak air yang dibutuhkan dan apakah dampaknya sudah dikaji secara terbuka. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) proyek milik BDx dibuka kepada publik, sementara pengelola sumber daya air menyatakan kebutuhan fasilitas itu dapat dipenuhi dari alokasi untuk Purwakarta.

Perdebatan ini penting karena Jatiluhur memasok air bagi beragam kebutuhan. Di sisi lain, proyek pusat data tersebut direncanakan berkembang hingga kapasitas 640 megawatt. Besarnya kebutuhan air dan status kajian lingkungan pun menjadi sorotan warga maupun sejumlah pihak yang meminta pemerintah menjelaskan dasar perhitungannya.

Dokumen AMDAL masih dalam proses perbaikan

Dalam peninjauan lapangan, Dedi mendapat penjelasan bahwa dokumen kajian lingkungan proyek belum diterbitkan dan masih diperbaiki. Ia meminta proses penyusunan serta penilaiannya dilakukan secara transparan, termasuk dengan membuka identitas konsultan dan tim ahli yang terlibat.

“AMDAL ini barang publik, bukan barang privat,” ujar Dedi.

Menurut Dedi, masyarakat berhak memahami bagaimana dampak proyek dinilai sebelum dokumen final keluar. Ia juga meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mengumumkan nama para ahli yang menganalisis dampak lingkungan proyek BDx melalui media sosial.

Kajian awal disebut disusun konsultan dari Jakarta. DLH Purwakarta juga melibatkan pakar pembanding untuk memberikan sudut pandang tambahan. Dedi menilai pemerintah tidak seharusnya bergantung pada satu hasil kajian ketika menentukan dampak proyek bagi lingkungan sekitar.

Keterbukaan, menurut dia, juga perlu mencakup jawaban atas kekhawatiran masyarakat mengenai penggunaan air dan kebisingan. Konsultan yang menyusun AMDAL diharapkan dapat menjelaskan kajiannya secara langsung agar publik tidak hanya menerima kesimpulan akhir.

Alokasi air Purwakarta dan kebutuhan BDx

Dalam dialog bersama Direktur Utama Jasa Tirta II Imam Santoso dan pihak PDAM Purwakarta, kebutuhan air operasional data center diperkirakan 384 hingga 400 liter per detik. Imam menyebut alokasi air baku untuk Kabupaten Purwakarta mencapai 3.000 liter per detik, dengan pemakaian saat ini sekitar 300 liter per detik.

Direktur PDAM Purwakarta Riana Afriadi menyampaikan angka pemakaian yang berbeda, yakni sekitar 380 liter per detik atau 11 persen dari total alokasi. Menurut Riana, kendala pelayanan air bukan terletak pada jumlah air baku, melainkan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang perlu diremajakan, termasuk SPAM Ubrug.

Penataan tiga SPAM utama di Purwakarta diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 700 miliar hingga Rp 800 miliar. Riana menyatakan kebutuhan BDx akan dipenuhi dari sisa alokasi air yang belum digunakan. Dengan tambahan itu, pemanfaatan alokasi diperkirakan mencapai sekitar 24 hingga 25 persen, sementara sekitar 75 persen masih tersedia.

Imam mengatakan kebutuhan data center sudah diperhitungkan dalam alokasi bagi Purwakarta dan tidak akan menguras Waduk Jatiluhur. Ia juga menyatakan pasokan tetap dapat dipenuhi saat kemarau panjang. Dedi meminta penjelasan tersebut disampaikan oleh pihak yang memiliki data dan kewenangan pengelolaan air.

Angka kebutuhan air perlu diuji terbuka

Di luar penjelasan soal alokasi, Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, meminta pemerintah memastikan angka kebutuhan air proyek secara konsisten. Ia menyebut kebutuhan tahap awal diperkirakan sekitar 6.000 meter kubik per hari, sedangkan pada kapasitas 640 megawatt angkanya dapat mencapai 384 liter per detik.

Perkiraan 384 liter per detik setara dengan sekitar 33.000 meter kubik per hari atau 12 juta meter kubik per tahun jika berlangsung terus-menerus. Toto menilai angka dan asumsi di baliknya perlu dibuka, termasuk kapasitas pusat data yang dihitung serta teknologi pendingin yang digunakan. Ia juga mengingatkan adanya perbedaan angka kebutuhan air dalam sejumlah pemberitaan.

Menurut Toto, pernyataan bahwa air dipasok melalui PDAM belum cukup untuk menjawab persoalan sumber dan persaingan kebutuhan. Jika sumber PDAM terhubung dengan sistem Jatiluhur, kebutuhan tambahan tetap perlu diperhitungkan bersama pemakaian rumah tangga, pertanian, industri, dan alokasi lain, terutama saat musim kemarau.

Ia meminta dokumen AMDAL dan neraca air dibuka dari tahap awal hingga kapasitas maksimal. Informasi yang perlu dijelaskan antara lain kebutuhan harian puncak, jumlah air yang dikonsumsi atau menguap, serta kemungkinan penggunaan air daur ulang atau teknologi pendingin yang lebih hemat. Proyek disebut akan memakai sistem direct-to-chip liquid cooling, tetapi rincian kebutuhan airnya masih perlu diverifikasi.

Investasi dan lapangan kerja dapat menjadi manfaat bagi daerah, tetapi keduanya perlu berjalan seiring dengan perlindungan akses air warga dan keberlanjutan lingkungan. Kejelasan angka, keterbukaan AMDAL, serta kesiapan infrastruktur akan menentukan apakah kekhawatiran publik tentang proyek data center Jatiluhur terjawab sebelum pengembangannya berlanjut.