Kemenag Perluas Sosialisasi Ijazah Pendidikan Diniyah

Sejumlah lulusan pendidikan diniyah formal (PDF) dan satuan pendidikan muadalah masih menghadapi hambatan saat mengurus pendidikan lanjutan atau melamar pekerjaan. Kementerian Agama berencana memperluas sosialisasi pengakuan ijazah kedua jalur pendidikan pesantren itu kepada pihak-pihak yang berkaitan.

Rencana tersebut disampaikan Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal Kemenag, Mastuki, saat mengunjungi Pondok Pesantren Al-Kamal di Kunir, Blitar. Lensa Hukum melaporkan, pertemuan itu membahas kedudukan hukum PDF dan muadalah, pengakuan ijazah, serta penerimaan lulusannya.

Persoalannya bukan semata-mata keberadaan aturan. Pemahaman pemangku kepentingan mengenai kesetaraan ijazah pendidikan pesantren dinilai belum merata. Akibatnya, lulusan dapat menemui kendala administratif maupun sosial ketika berhadapan dengan persyaratan studi atau pekerjaan.

Pengakuan ijazah belum dipahami merata

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Kamal, Kiai Asmawi Mahfudz, menyampaikan bahwa persoalan penerimaan ijazah turut memengaruhi minat santri terhadap pendidikan PDF dan muadalah. Menurut dia, kurangnya pemahaman pihak terkait mengenai kedudukan pendidikan tersebut menjadi salah satu penyebabnya.

Hambatan itu dapat muncul ketika lulusan menggunakan ijazah untuk memenuhi persyaratan administrasi. Bagi santri dan keluarga, ketidakjelasan penerimaan dokumen pendidikan berpengaruh langsung terhadap pilihan setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren. Kiai Asmawi menilai sebagian lulusan masih menemui kesulitan untuk melanjutkan studi maupun mencari kerja.

Mastuki menyatakan Kemenag akan menjelaskan kembali posisi PDF dan muadalah kepada para pemangku kepentingan. Ia merujuk pada ketentuan dalam UU Pesantren yang mengakui kesetaraan satuan pendidikan tersebut dengan pendidikan formal lain, termasuk madrasah dan sekolah. Jenjang yang disebut mencakup diniyah ula, wustha, dan ulya.

Pengakuan dalam regulasi itu menjadi landasan bagi upaya sosialisasi. Namun, penerapannya memerlukan pemahaman dari pihak yang berhubungan dengan penerimaan lulusan, terutama ketika ijazah digunakan dalam proses pendidikan lanjutan atau urusan pekerjaan. Kemenag hendak memastikan informasi mengenai status pendidikan pesantren tidak berhenti pada aturan tertulis.

Santri Al-Kamal belajar melalui dua jalur

Persoalan pengakuan ijazah berjalan beriringan dengan tantangan lain: masyarakat belum selalu memahami perbedaan pendidikan diniyah dan madrasah. Di lingkungan Pondok Pesantren Al-Kamal, keduanya dijalankan bersamaan, tetapi dengan waktu dan pola pembelajaran berbeda.

Santri yang tinggal di asrama mengikuti pelajaran madrasah pada pagi hari, kemudian belajar melalui pola pendidikan diniyah pada malam hari. Kiai Asmawi menyebut hampir seluruh santri mukim di pesantren itu menempuh kedua jalur tersebut. Jadwal tersebut membuat beban belajar mereka lebih padat, meski kebijakan itu tetap dijalankan oleh pesantren.

Perbedaan dua jalur itu juga terlihat pada materi. Kajian kitab kuning menjadi salah satu unsur yang mencirikan PDF dan muadalah. Karena berlangsung di lingkungan pesantren, pendidikan diniyah memiliki pola tersendiri dan tidak sepenuhnya sama dengan pembelajaran madrasah.

Pemahaman mengenai karakter tersebut penting bagi orang tua dan pihak lain yang berhubungan dengan pendidikan santri. Jika madrasah dan pendidikan diniyah dianggap sama, ciri serta tujuan masing-masing jalur dapat luput dipahami. Sebaliknya, mengetahui bahwa keduanya memiliki pola berbeda membantu menjelaskan mengapa santri di Al-Kamal mengikuti kegiatan belajar pada pagi dan malam hari.

Kemenag siapkan koordinasi dan pembenahan data

Untuk memperkuat pengakuan terhadap ijazah, Kemenag juga merencanakan penguatan koordinasi internal, khususnya terkait basis data lembaga dan santri PDF. Komunikasi dengan kementerian serta lembaga yang berkaitan dengan pendidikan formal pesantren akan dijalin lebih intensif.

Rencana itu menyasar dua kebutuhan yang saling berkaitan: informasi mengenai status hukum pendidikan diniyah dan penerimaan lulusannya. Data lembaga dan santri menjadi bagian dari koordinasi yang disebut Mastuki, sementara komunikasi lintas lembaga diharapkan memperluas pemahaman pihak yang berkepentingan.

Belum ada jadwal terperinci mengenai pelaksanaan sosialisasi tersebut dalam laporan Lensa Hukum. Langkah berikutnya yang disampaikan Kemenag adalah memperkuat penyampaian informasi dan koordinasi agar kedudukan PDF serta muadalah lebih dipahami oleh pemangku kepentingan.