OJK-BEI Bahas Pasar Saham dengan Analis Usai Pengumuman MSCI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar pertemuan dengan analis, anggota bursa, dan manajer investasi di Jakarta, Minggu (18/10/2026). Dialog itu membahas kondisi pasar modal Indonesia setelah pengumuman MSCI yang turut memicu tekanan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat membenarkan adanya pertemuan tersebut. Menurut dia, BEI mengundang berbagai pihak di pasar modal untuk bertukar pandangan mengenai situasi terkini.

“Bursa ngundang analis segala macam, MI (manajer investasi) juga ada, jelasin tentang sekarang kondisi ini,” ujar Samsul saat ditemui di Gedung BEI. Ia menyebut peserta menyampaikan masukan dan berbagi pandangan mengenai keadaan pasar.

Samsul menilai masukan yang disampaikan bersifat konstruktif. Namun, ia tidak merinci jumlah analis maupun anggota bursa yang hadir. KSEI, katanya, berada dalam posisi sebagai pihak yang diundang BEI.

PAEI dukung reformasi pasar modal

Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI) juga mengonfirmasi pertemuan dengan OJK dan BEI. Setelah dialog, organisasi tersebut menyampaikan sejumlah pandangan tentang agenda pembenahan pasar modal dan langkah untuk merespons konsultasi MSCI.

PAEI menyatakan dukungan terhadap reformasi yang dijalankan OJK dan Self-Regulatory Organization (SRO). Agenda yang disebut mencakup keterbukaan kepemilikan saham di atas 1%, klasifikasi 39 kategori investor, transparansi pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO), serta perluasan cakupan high shareholding concentration (HSC).

Reformasi lainnya meliputi kenaikan batas minimum free float menjadi 15%, penyempurnaan Watchlist Board, penerapan short selling, serta publikasi informasi haircut dan collateral. PAEI menilai konsultasi MSCI yang berlangsung hingga 30 April 2027 dapat menjadi ruang bagi Indonesia untuk menunjukkan hasil pembenahan.

“Konsultasi ini adalah ruang bagi Indonesia untuk menunjukkan bukti hasil reformasi,” demikian pernyataan PAEI.

Pengawasan transaksi dan penegakan aturan

PAEI juga meminta regulator konsisten menindak praktik coordinated trading. Menurut organisasi itu, BEI telah memperluas pengawasan perdagangan saham. Pemantauan tidak hanya berfokus pada volatilitas harga, tetapi juga pola transaksi dan price impact ratio.

Dalam keterangannya, PAEI menyebut OJK telah menjatuhkan sanksi administratif sekitar Rp 2,1 triliun kepada pihak-pihak terkait DSSA, BREN, dan CUAN. Sanksi itu berkaitan dengan manipulasi perdagangan dan penjatahan saham perdana yang dinilai tidak transparan. OJK juga tengah mendalami indikasi awal pada 31 dari 61 saham yang masuk kategori HSC.

PAEI mendorong agar hasil penegakan hukum diumumkan secara berkala dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Organisasi tersebut juga meminta analisis hubungan antar-akun dan antar-broker berbasis nomor identitas tunggal investor atau SID serta UBO terus diperkuat.

Transparansi penjatahan saham IPO, menurut PAEI, perlu ditingkatkan. Proses penanganan perkara dari tahap indikasi hingga putusan juga diharapkan bisa dipercepat, dengan tetap menjaga prinsip due process.

PAEI usulkan peta jalan pemulihan terbuka

Untuk mengukur konsentrasi kepemilikan, PAEI mengusulkan pengembangan HSC menjadi Investability Adjustment Factor berbasis aturan. Pengukurannya diharapkan memakai data yang dipublikasikan, termasuk actual tradable float, konsentrasi kepemilikan, dan likuiditas. Penerapannya diusulkan berlangsung bertahap serta disertai penyesuaian divisor.

Data yang disampaikan PAEI menunjukkan terdapat 80 saham dalam daftar HSC hingga 13 Oktober 2026. Pada September 2026, sebanyak 63 saham HSC mewakili sekitar 28,8% kapitalisasi pasar, tetapi hanya sekitar 5% dari nilai transaksi.

PAEI turut mendorong penyusunan peta jalan pemulihan yang terbuka. Dokumen itu, menurut mereka, perlu memuat fokus utama, rencana aksi, pihak penanggung jawab, jadwal, dan indikator hasil yang terukur.

Organisasi analis tersebut menilai tantangan pasar saat ini bukan semata kekurangan aturan, melainkan pembuktian bahwa aturan dijalankan dan memberi dampak. Karena itu, tren konsentrasi kepemilikan, besaran free float efektif, serta jumlah kasus yang dituntaskan dinilai perlu dipantau. Kualitas arus informasi, termasuk keterbukaan dalam bahasa Inggris, juga diharapkan masuk dalam peta jalan.

Pemulihan kepercayaan jadi pekerjaan berikutnya

PAEI meminta isu integritas pasar dibedakan dari kondisi fundamental emiten. Organisasi itu mencatat pendapatan emiten tumbuh sekitar 15,9% dan laba bersih sekitar 16,3% hingga Juni 2026. Sekitar 74% emiten juga membukukan laba bersih pada semester I-2026.

Dari sisi valuasi, pasar berada di kisaran 9,4 kali rasio harga terhadap laba (P/E) hingga 9 Oktober 2026. Sementara itu, jumlah investor saham tercatat mencapai 31,1 juta SID.

PAEI menilai fondasi tersebut dapat bekerja optimal apabila ditopang transparansi, likuiditas, kemampuan saham untuk diinvestasikan, dan penegakan aturan yang kredibel. Bagi regulator dan pelaku pasar, pekerjaan berikutnya adalah memastikan agenda reformasi berjalan konsisten dan dampaknya dapat dinilai secara terbuka.