Suahasil: Anggaran MBG Menyesuaikan, Bukan Dipotong
Suahasil Nazara menyebut kebutuhan anggaran MBG menyesuaikan setelah BGN membenahi tata kelola. Realisasi penyerapan program mencapai Rp173,2 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipotong. Menurut dia, kebutuhan dana program itu menyesuaikan setelah Badan Gizi Nasional (BGN) membenahi tata kelola dan membuat operasional lebih efisien.
Penjelasan tersebut muncul saat Suahasil berbicara dalam CNBC Indonesia Financial Forum di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. Ia menanggapi penyusutan kebutuhan anggaran MBG dengan menekankan bahwa perubahan alokasi bukan berarti pemerintah mengurangi dana program secara sepihak.
“Bukan ada potong-potong anggaran, enggak ada, tetapi dia (anggaran) menyesuaikan saja karena dengan tata kelola yang baik, dia menjadi lebih efisien,” kata Suahasil, seperti dikutip CNN Indonesia.
Perbedaan istilah itu penting dalam membaca perubahan anggaran. Suahasil menggambarkan penyesuaian sebagai dampak dari perubahan cara program dijalankan. Ketika pengelolaan dinilai lebih tertata, kebutuhan untuk membiayai operasional ikut berubah. Ia tidak menyebut angka baru untuk alokasi MBG dalam keterangan tersebut.
Pembenahan tata kelola menjadi dasar penyesuaian
Salah satu perubahan yang disebut Suahasil adalah penyaluran MBG yang difokuskan pada hari sekolah. BGN juga melakukan verifikasi dan validasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan program tersebut.
BGN turut menugaskan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai petugas MBG. Penugasan itu, menurut Suahasil, disertai evaluasi yang ketat. Ia tidak merinci jumlah petugas yang diturunkan maupun hasil evaluasi yang telah dilakukan.
Rangkaian perubahan tersebut menjadi alasan yang dikemukakan pemerintah untuk menjelaskan berkurangnya kebutuhan anggaran. Dengan kata lain, penyesuaian dikaitkan dengan pengaturan hari penyaluran, pemeriksaan SPPG, serta evaluasi petugas. Suahasil menyebut pembenahan tata kelola berlangsung terus-menerus, sehingga kebutuhan dana dapat mengikuti perkembangan pengelolaan program.
Ia menilai proses itu sebagai perbaikan yang berjalan berkelanjutan. Kebutuhan anggaran, menurut dia, tidak berdiri terpisah dari cara pelaksanaan MBG. Apabila tata kelola membaik dan operasional menjadi lebih efisien, alokasi yang dibutuhkan dapat berubah. Pernyataan tersebut menjadi penjelasan Kementerian Keuangan atas penyusutan anggaran yang dipersoalkan.
Realisasi belanja MBG mencapai Rp173,2 triliun
Data Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyerapan anggaran MBG mencapai Rp173,2 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka itu merupakan realisasi belanja sampai tanggal tersebut, bukan nilai anggaran baru yang diumumkan Suahasil dalam forum.
Penyerapan yang tercatat meningkat dalam tiga bulan terakhir yang dirinci. Pada Agustus, realisasi berada di Rp134,19 triliun. Nilainya naik menjadi Rp153,19 triliun pada September, kemudian mencapai Rp173,2 triliun pada Oktober.
Urutan angka tersebut memperlihatkan kenaikan realisasi dari Agustus ke Oktober. Namun, data yang disampaikan tidak memerinci porsi belanja setiap bulan ataupun menjelaskan besaran alokasi keseluruhan program. Karena itu, angka realisasi tersebut perlu dibaca sesuai cakupannya, yakni jumlah penyerapan yang sudah tercatat hingga akhir Oktober.
CNN Indonesia melaporkan bahwa kenaikan penyerapan berlangsung sejak Januari, meski rincian angka bulanan yang disebutkan hanya mencakup Agustus, September, dan Oktober. Suahasil tidak merinci proyeksi realisasi untuk bulan-bulan berikutnya dalam keterangan yang tersedia.
Penyesuaian mengikuti evaluasi pelaksanaan
Pernyataan Menkeu menempatkan pengendalian operasional sebagai bagian dari penjelasan anggaran MBG. Fokus pada hari sekolah, pemeriksaan SPPG, dan evaluasi SPPI menjadi langkah yang disebut untuk memperbaiki pelaksanaan. Pemerintah mengaitkan efisiensi dengan kebutuhan dana yang lebih sesuai dengan tata kelola program.
Dalam forum itu, Suahasil tidak mengumumkan penghentian program atau perubahan sasaran penerima. Keterangan yang disampaikan berpusat pada penyesuaian kebutuhan dana akibat pembenahan pengelolaan. Dengan demikian, klaim bahwa anggaran dipotong tidak sejalan dengan penjelasan yang ia berikan.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada pelaksanaan pembenahan oleh BGN dan evaluasi yang menyertainya. Untuk saat ini, angka terakhir yang disampaikan Kementerian Keuangan menunjukkan penyerapan Rp173,2 triliun hingga 31 Oktober 2026, sementara Suahasil menyebut kebutuhan anggaran akan mengikuti efisiensi tata kelola.
