PTKP Dikaji Naik, Stimulus Ekonomi Berlanjut

Pemerintah mengkaji kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebagai bagian dari stimulus ekonomi yang disiapkan untuk 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengumumkan rencana bantuan sosial sekitar Rp31 triliun pada kuartal IV 2026, perluasan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, serta kelanjutan PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah.

PTKP Dikaji Naik dalam Paket Stimulus Ekonomi 2027

Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan batas penghasilan yang tidak menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi. Wacana kenaikan PTKP masuk dalam rangkaian kebijakan yang akan disiapkan pemerintah untuk 2027.

Menurut pengumuman Airlangga pada Rabu (30/9), pemerintah juga merencanakan perluasan insentif pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah ke seluruh sektor. Dalam skema pajak ditanggung pemerintah, beban pajak yang seharusnya ditanggung pihak terkait dibayarkan oleh pemerintah sesuai ketentuan program.

Rencana fasilitas pajak tersebut juga mencakup kepastian kelanjutan insentif PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk pembelian rumah pada 2027. PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa, sedangkan insentif DTP berarti pajak tersebut ditanggung pemerintah dalam batas serta syarat yang ditetapkan regulasi.

Informasi mengenai fasilitas pajak 2027, PTKP, dan PPh 21 DTP juga memuat topik yang berkaitan dengan paket insentif ini.

Regulasi Teknis PTKP dan Program 2027 Disiapkan pada Kuartal IV 2026

Airlangga menyatakan regulasi teknis untuk seluruh program 2027 akan disiapkan pada kuartal IV 2026. Tahap ini mencakup kelanjutan program magang dan vokasi, serta tambahan manfaat bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Regulasi teknis lazimnya memuat tata cara, persyaratan, cakupan penerima, dan pelaksanaan suatu program. Karena itu, ketentuan tersebut menjadi acuan bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam memahami pelaksanaan insentif yang diumumkan.

Program magang dan vokasi berkaitan dengan pengembangan pengalaman kerja serta keterampilan. Sementara itu, manfaat bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan merupakan bagian dari dukungan yang disebutkan dalam persiapan program pemerintah untuk 2027.

Bantuan Sosial sekitar Rp31 Triliun pada Kuartal IV 2026

Dalam paket yang diumumkan, pemerintah akan memberikan bantuan sosial atau bansos hingga sekitar Rp31 triliun pada kuartal IV 2026. Paket bansos ini merupakan kelanjutan dari kebijakan yang telah berjalan.

Nominal tersebut tampak lebih besar dibandingkan rencana awal sekitar Rp26 triliun selama semester II 2026. Bansos pada dasarnya adalah bantuan yang disalurkan pemerintah sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat sesuai program dan ketentuan yang berlaku.

Stockbit Snips menilai rencana perluasan PPh Pasal 21 ke seluruh sektor dan peningkatan PTKP dapat berdampak positif terhadap daya beli. Daya beli merujuk pada kemampuan masyarakat membeli barang atau jasa dengan pendapatan yang dimiliki.

Faktor Harga Minyak dalam Wacana Kenaikan PTKP

Stockbit Snips menilai kemungkinan realisasi kenaikan batas PTKP akan lebih tinggi apabila harga minyak sudah lebih ternormalisasi, misalnya kembali ke level US$80 per barel. Penilaian itu dikaitkan dengan tingginya harga minyak yang mendorong kebutuhan subsidi dan menekan kondisi fiskal.

Menurut analisis Stockbit Snips, bila hanya merujuk pada akumulasi inflasi sejak PTKP terakhir kali ditingkatkan, potensi kenaikannya dapat mencapai sekitar 30% dari level saat ini. Angka tersebut merupakan analisis dalam bahan yang tersedia, bukan ketetapan besaran kenaikan PTKP.

Kondisi fiskal secara umum berkaitan dengan pengelolaan penerimaan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Penetapan suatu insentif pajak memerlukan aturan pelaksanaan agar penerapannya memiliki dasar dan mekanisme yang jelas.

Poin Penting

• Pemerintah mengkaji kenaikan PTKP untuk program 2027.
• Bansos hingga sekitar Rp31 triliun direncanakan pada kuartal IV 2026.
• Insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah direncanakan diperluas ke seluruh sektor.
• PPN DTP untuk pembelian rumah disebut akan berlanjut pada 2027.
• Regulasi teknis seluruh program 2027 disiapkan pada kuartal IV 2026.

Pertanyaan Seputar PTKP dan Stimulus Ekonomi

Apa itu PTKP?

PTKP adalah batas penghasilan yang tidak menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi. Pemerintah sedang mengkaji kenaikan batas tersebut dalam paket program 2027.

Apa yang dimaksud PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah?

PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang berkaitan dengan penghasilan orang pribadi. Dalam skema ditanggung pemerintah, beban pajak dibayarkan pemerintah sesuai ketentuan program. Pemerintah merencanakan perluasan insentif ini ke seluruh sektor.

Kapan regulasi teknis program 2027 disiapkan?

Airlangga menyebut regulasi teknis untuk seluruh program 2027 akan disiapkan pada kuartal IV 2026.

Insentif apa yang disebut untuk pembelian rumah?

Pemerintah menyebut kepastian kelanjutan PPN DTP terkait pembelian rumah pada 2027. PTKP tetap menjadi salah satu komponen yang sedang dikaji dalam paket stimulus ekonomi tersebut.