SPM Kesehatan Kukar Baru 63,1 Persen

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) baru menyentuh rata-rata 63,1 persen hingga Triwulan III 2026. Pemerintah kabupaten meminta puskesmas mempercepat pelayanan, terutama bagi warga usia produktif, ibu hamil, dan bayi baru lahir, sebelum target akhir tahun ditetapkan tercapai.

Angka tersebut dipaparkan Kepala Dinas Kesehatan Kukar Ismi Mufiddah dalam rapat koordinasi dan evaluasi kesehatan yang dipimpin Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di ruang rapat rumah jabatan bupati, Sabtu (30/10/2026). Pertemuan itu membahas dua hal, yakni kinerja 12 indikator SPM kesehatan dan pelaksanaan imunisasi sepanjang 2026.

Menurut laporan Kukarpaper.com, layanan untuk kelompok usia produktif mencatat capaian terendah. Kelompok ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan upaya deteksi dini penyakit tidak menular. Capaian pelayanan usia produktif tercatat 25,4 persen.

Usia produktif jadi pekerjaan utama puskesmas

Bupati Aulia menilai capaian rata-rata 63,1 persen harus menjadi peringatan bagi jajaran kesehatan. Ia meminta kepala dinas dan pimpinan puskesmas lebih aktif menjangkau masyarakat, bukan hanya menunggu warga datang ke fasilitas layanan.

“SPM ini bukan sekadar angka laporan. Ini nyawa. Ibu hamil, bayi, balita, penderita hipertensi dan diabetes itu ada orangnya di Kukar. Kalau capaian usia produktif baru 25,4%, berarti skrining kita belum jalan maksimal. Saya minta Kadis Kesehatan dan semua Kapus turun, jemput bola,” kata Aulia.

Pesan itu menempatkan capaian SPM sebagai ukuran layanan yang menyangkut warga, bukan semata-mata kelengkapan laporan. Rendahnya angka pada usia produktif, menurut Aulia, menandakan skrining penyakit belum berjalan maksimal. Karena itu, ia meminta jajaran terkait memberi perhatian pada sepuluh indikator SPM yang belum tercapai, dengan prioritas pada usia produktif, ibu hamil, serta bayi baru lahir.

Aulia juga mengarahkan agar layanan SPM disambungkan dengan program imunisasi dan kegiatan posyandu. Ketiga kegiatan itu, menurut arahan yang disampaikan dalam rapat, tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri. Integrasi diharapkan membantu percepatan pelayanan kepada sasaran yang sama.

Perbaikan data menjadi bagian lain dari instruksi bupati. Data perlu divalidasi berdasarkan nama dan alamat agar tidak terjadi pencatatan ganda serta lebih akurat. Dengan basis data tersebut, puskesmas diharapkan dapat mengetahui sasaran yang sudah menerima layanan dan warga yang masih perlu dijangkau.

Capaian imunisasi belum merata

Rapat juga mengevaluasi imunisasi. Dinas Kesehatan Kukar mencatat sekitar 5.890 anak telah menerima Imunisasi Dasar Lengkap (IDL). Namun, capaian pada 30 indikator imunisasi masih beragam dan sebagian besar belum berada pada tingkat yang dinilai sangat baik.

Dari keseluruhan indikator, hanya satu yang mencapai kategori sangat baik, yakni imunisasi HPV rutin kelas 5 sebesar 81,7 persen. Sebanyak 15 indikator masuk kategori baik dengan capaian 50 hingga 80 persen. Sementara itu, sepuluh indikator masih memerlukan percepatan, dan empat lainnya berada di bawah 30 persen sehingga masuk kategori sangat perlu dipercepat.

Di antara capaian terendah yang disampaikan dalam rapat adalah imunisasi DT kelas 1, yang masih tercatat nol persen. Imunisasi TD kelas 2 mencapai 2,2 persen. Angka-angka tersebut menandai adanya indikator yang perlu mendapat perhatian khusus dalam sisa periode pelaksanaan program.

Data 5.890 anak yang menerima IDL disampaikan sebagai jumlah penerima, sedangkan paparan indikator menunjukkan bahwa kinerja imunisasi belum merata. Rapat tidak hanya mencatat capaian yang sudah tinggi, tetapi juga memetakan indikator yang masih tertinggal. Pemerintah kabupaten meminta upaya percepatan dijalankan bersama dengan pelayanan SPM dan kegiatan posyandu.

Puskesmas diminta mengejar target akhir tahun

Dengan rata-rata SPM masih 63,1 persen pada Triwulan III, komitmen puskesmas menjadi perhatian untuk mengejar sasaran yang belum terpenuhi. Pemerintah Kukar mengharapkan seluruh puskesmas mempercepat capaian hingga 100 persen pada akhir 2026, sesuai target nasional.

Langkah yang ditekankan dalam evaluasi mencakup penjangkauan langsung warga, penyatuan kegiatan layanan, dan pembenahan validasi data. Fokus berikutnya adalah mengejar sepuluh indikator SPM yang belum tercapai serta mempercepat empat indikator imunisasi dengan capaian di bawah 30 persen. Pemantauan atas perkembangan itu akan menjadi bagian dari upaya memenuhi target pada penghujung tahun.