Demo Pro-Palestina Belanda Desak Embargo Senjata

Lebih dari 200.000 orang, menurut penyelenggara, memadati pusat Amsterdam pada Minggu, 8 November 2026. Dalam demonstrasi bertajuk “Red Line” itu, massa meminta pemerintah Belanda menghentikan ekspor senjata ke Israel dan memperketat pembatasan perdagangan sebagai tekanan atas perang di Gaza.

Jalan-jalan utama kota ditutup bagi kendaraan saat peserta bergerak dalam aksi yang didominasi warna merah. Mereka membawa bendera dan spanduk Palestina. Sebagian meneriakkan seruan solidaritas melalui pengeras suara di sepanjang rute, seperti dilaporkan IDN Times yang mengutip TRT World.

Jumlah peserta yang hadir belum dipastikan secara independen. IDN Times menyebut klaim lebih dari 200.000 orang berasal dari penyelenggara, sementara sejumlah pemberitaan lain menggambarkan aksi itu sebagai demonstrasi puluhan hingga ratusan ribu warga.

Tuntutan massa dan respons pemerintah

Desakan para demonstran tidak berhenti pada embargo senjata. Mereka juga meminta sanksi perdagangan yang lebih keras terhadap Israel dan agar pemerintah Belanda menyatakan secara resmi bahwa tindakan Israel di Gaza merupakan genosida. Tuntutan itu diarahkan kepada kabinet yang dinilai belum mengambil langkah cukup tegas.

Mike van Dongen, salah seorang peserta, menyampaikan kekecewaannya terhadap respons pemerintah. “Apa yang terjadi di sana sungguh tidak manusiawi. Menurut saya, [pemerintah Belanda] tidak melakukan apa pun. Mereka tidak berani mengambil langkah serius apa pun,” katanya, seperti dikutip CNN Indonesia.

Perdana Menteri Rob Jetten tidak hadir dalam aksi tersebut. Ia pernah mengikuti demonstrasi serupa sebelum menjabat, tetapi pada konferensi pers Jumat, 7 November, ia menilai kehadirannya kali ini tidak tepat karena posisinya sebagai kepala pemerintahan.

Jetten membela upaya kabinetnya dalam meringankan keadaan di Gaza. “Setiap hari dan setiap minggu kami berupaya semampu kami untuk meringankan situasi yang mengerikan di sana,” ujarnya. Ia juga mengatakan pemerintah menggunakan tekanan politik dan diplomatik untuk mendorong Israel mematuhi kesepakatan terkait Gaza.

Menteri Luar Negeri Tom Berendsen menyatakan kekhawatiran masyarakat terhadap keadaan di Palestina dan Israel dapat dipahami. Menurut IDN Times, Berendsen menegaskan pemerintah tetap mengupayakan perbaikan kondisi kemanusiaan di Gaza serta mendukung terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan demokratis, berdampingan dengan Israel yang aman.

Ketegangan diplomatik dan kebijakan impor

Aksi “Red Line” berlangsung di tengah hubungan Belanda-Israel yang memburuk. Pemerintah koalisi minoritas Belanda telah melarang impor barang dari permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. IDN Times menyebut kebijakan itu diumumkan pada akhir September, sementara CNN Indonesia melaporkan pemerintah juga telah memberlakukan larangan terhadap produk dari permukiman tersebut.

Langkah itu memicu balasan diplomatik dari Israel. Menurut IDN Times, Israel mencabut hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang diberikan kepada diplomat Belanda yang bertugas di Ramallah. Perselisihan ini menyusul kegagalan mantan menteri luar negeri Belanda memperoleh dukungan untuk sanksi baru terhadap Israel, yang berujung pada pengunduran dirinya tahun lalu.

Demonstrasi di Amsterdam bukan yang pertama dalam rangkaian aksi “Red Line”. CNN Indonesia mencatat aksi serupa pernah digelar pada awal Oktober tahun sebelumnya dan pada Juni, ketika peserta berunjuk rasa di Den Haag. Jetten turut serta dalam aksi pada tahun lalu, sebelum menjadi perdana menteri.

Korban Gaza masih menjadi perhatian

Angka korban yang dicantumkan dalam pemberitaan berbeda menurut periode dan cakupannya. CNN Indonesia menyebut jumlah korban tewas sejak perang di Gaza mencapai 74.000 orang, termasuk 21.000 anak-anak. Sementara itu, IDN Times mengutip Kementerian Kesehatan Gaza yang mencatat lebih dari 1.550 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober 2025. Data kementerian itu menyebut perempuan dan anak-anak mencakup sekitar separuh korban dalam periode tersebut.

Meski gencatan senjata telah berlaku, laporan mengenai korban jiwa setelah kesepakatan itu menjadi salah satu alasan yang dikemukakan para peserta untuk menuntut tekanan lebih kuat. Pemerintah Belanda menyatakan akan terus mengupayakan jalur diplomatik, sedangkan para demonstran meminta kebijakan yang lebih jauh, terutama penghentian ekspor senjata dan pembatasan perdagangan.