Dino: Status RI di MSCI Harus Disiasati, Bukan Dilawan

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal meminta pemerintah menyikapi penurunan status pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) dengan pembenahan, bukan konfrontasi. Dalam unggahan di akun Instagramnya pada Sabtu (24/10), Dino menilai keputusan MSCI menempatkan pasar saham Indonesia di klasifikasi standalone market perlu dipandang sebagai peringatan atas kepercayaan investor.

Dino mengatakan MSCI merupakan organisasi non-pemerintah yang netral dan menjadikan kepercayaan sebagai modal utama. Menurut dia, lembaga itu menerapkan tolok ukur yang sama terhadap berbagai negara, termasuk China, India, Korea Selatan, dan Brasil.

Dino menilai kepercayaan pasar perlu dipulihkan

Karena itu, Dino menolak anggapan bahwa keputusan MSCI didorong konspirasi atau kepentingan politik negara tertentu. Ia membandingkan MSCI dengan Dana Moneter Internasional (IMF), yang menurutnya pernah memiliki agenda ekonomi tertentu dan dapat dipengaruhi kepentingan politik pemerintah.

Independensi MSCI, kata Dino, membuat indeksnya menjadi salah satu acuan penting bagi investor global dalam menilai pasar saham. Perubahan klasifikasi Indonesia, menurut dia, semestinya menjadi bahan evaluasi, bukan sasaran kemarahan.

Dino mengingatkan Indonesia pernah memperoleh bobot indeks 1,2 persen dari MSCI. Dengan kriteria yang sama, posisi pasar saham Indonesia kini berada di klasifikasi terbawah. Ia menyebut perubahan itu sebagai tanda adanya erosi kepercayaan di kalangan pelaku usaha, baik di dalam maupun luar negeri.

Gejala tersebut, lanjut Dino, sudah terasa pada pengusaha dari berbagai skala, termasuk kalangan papan atas, menengah, dan bawah. Ia meminta Presiden mendapat informasi yang mencerminkan kondisi lapangan dan menyarankan agar pemulihan kepercayaan dimulai sebelum persoalan membesar.

“Lebih baik mengobati erosi kepercayaan ini dari awal ketimbang menunggu sampai sudah tidak tertolong lagi,” ujar Dino.

MSCI bukan arena adu gagah, kata Dino

Dino mengingatkan pemerintah agar tidak memperlakukan persoalan ini sebagai pertandingan nasionalisme. Menurut dia, dunia keuangan memiliki cara kerja yang berbeda dari persaingan militer. Sikap keras atau serangan verbal terhadap MSCI, ia menilai, tidak akan membantu memperbaiki persepsi investor.

Ia memperingatkan bahwa gejolak kepercayaan dapat berdampak luas. Dalam unggahannya, Dino menyebut risiko yang mungkin muncul apabila rupiah melemah, investor pergi, ekspor turun, dan harga barang naik. Kondisi itu, menurutnya, dapat menekan daya beli masyarakat dan menjadi beban bagi pemerintah.

Dino juga mengangkat pengalaman Indonesia saat krisis moneter pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ia mengatakan krisis tersebut berkembang menjadi krisis ekonomi, sosial, keamanan, legitimasi, dan politik. Dengan mengingat pengalaman itu, ia meminta pemerintah tidak meremehkan persoalan di sektor keuangan.

Ia mencontohkan China yang, menurut Dino, sempat tiga tahun berturut-turut ditolak ketika berupaya masuk ke kategori emerging market MSCI. China kemudian merespons dengan terbuka dan menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan, sebelum akhirnya berhasil naik kelas pada 2018.

Usul dialog dan satu pintu komunikasi

Untuk merespons situasi ini, Dino mengusulkan pemerintah mengadakan diskusi intensif dan tertutup dengan MSCI. Ia menargetkan skor Indonesia dapat membaik pada Juni 2027, dengan arah menuju 1 persen. Sebagai pembanding, ia menyebut Malaysia memiliki skor 0,92 persen dan Thailand 0,97 persen.

Dalam dialog tersebut, pemerintah, kata Dino, perlu menunjukkan kesungguhan dan niat baik, serta menghindari sikap defensif, menyangkal masalah, atau arogan. Ia mengibaratkan pendekatan itu seperti nasabah yang berusaha meyakinkan kreditor. Indonesia juga, menurut dia, perlu berupaya memenuhi standar MSCI sebagaimana berusaha memenuhi standar Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Dino menyarankan pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Ia juga meminta pemerintah menerapkan komunikasi satu pintu, dengan satu pejabat yang ditunjuk—misalnya Ketua OJK, Menteri Keuangan, atau Ketua Bursa Efek Indonesia—untuk menyampaikan pernyataan mengenai MSCI.

Menurut Dino, pasar sangat peka terhadap komentar pejabat yang tidak terukur. Ia juga meminta mobilisasi buzzer untuk menyerang MSCI dihentikan karena dinilai tidak akan memengaruhi organisasi tersebut. Bagi pemerintah, tantangannya kini adalah menjaga komunikasi tetap terkendali sekaligus menunjukkan keseriusan dalam membenahi kepercayaan dan memenuhi standar yang menjadi perhatian investor.