Bulog Salurkan 185.699 Ton Jagung SPHP Rp5.000 per Kg

Perum Bulog telah menyalurkan 185.699 ton jagung pakan dengan harga Rp5.000 per kilogram melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Hingga 7 Oktober 2026, jumlah itu setara 76,7 persen dari total alokasi 241.972 ton untuk membantu peternak memperoleh bahan baku dengan harga terjangkau.

Penyaluran tersebut menyasar peternak di berbagai wilayah melalui koperasi dan asosiasi. Khusus peternak mikro, realisasinya mencapai 112.205,78 ton, atau 74,71 persen dari pagu 150.171,75 ton. Program itu telah menjangkau 151 koperasi dan asosiasi yang menaungi 7.553 peternak.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan perusahaan terus mempercepat distribusi agar jagung tersedia di wilayah yang membutuhkan. Menurut dia, upaya tersebut diperlukan bukan hanya untuk menjaga pasokan, tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha peternakan.

“BULOG berkomitmen penuh memastikan jagung tersedia dan dapat diakses oleh para peternak dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp5.000 per kilogram,” ujar Ahmad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Stok jagung Bulog dan pemerataan distribusi

Di tengah penyaluran yang terus berjalan, stok jagung yang dikelola Bulog tercatat 98.442 ton per 7 Oktober 2026. Bulog menyatakan persediaan nasional itu cukup untuk memenuhi sisa kebutuhan program SPHP. Namun, ketersediaan stok secara nasional belum otomatis menjamin pasokan merata di setiap daerah.

Karena itu, perusahaan mempercepat pemindahan stok antardaerah melalui mekanisme pergerakan nasional atau movenas. Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian distribusi ialah Jawa Timur, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bulog juga berkoordinasi dengan pemerintah, koperasi, asosiasi peternak, serta jajaran daerah untuk mempercepat penyaluran sisa alokasi.

Dalam keterangan terpisah, Ahmad menyebut distribusi dilakukan melalui koperasi dan asosiasi peternak sebagai mitra. Skema tersebut dimaksudkan agar jagung dapat diterima langsung oleh peternak dan penyalurannya lebih tepat sasaran. Kelancaran pergerakan stok menjadi penting, terutama ketika pasokan berada jauh dari wilayah dengan kebutuhan tinggi.

Bulog juga menjalankan penugasan pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) dari produksi petani dalam negeri. Pemerintah menetapkan target pengadaan sebesar 1 juta ton pada 2026. Harga Pembelian Pemerintah ditetapkan Rp5.500 per kilogram di tingkat petani dan Rp6.400 per kilogram untuk jagung yang memenuhi standar kualitas di gudang Bulog.

Solusi jangka panjang untuk peternak dan petani

Pengadaan CJP diharapkan memberi kepastian pasar bagi petani, sementara jagung SPHP dengan harga Rp5.000 per kilogram membantu peternak mengendalikan biaya pakan. Dengan demikian, kebijakan ini berupaya menjaga kepentingan dua sisi rantai pasok sekaligus: produsen jagung dan pelaku usaha peternakan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mendorong pembentukan ekosistem peternakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Dalam skema yang disampaikan, peternak dapat bermitra dengan petani jagung, sedangkan Bulog berperan sebagai offtaker apabila terjadi kelebihan pasokan. Pemerintah menargetkan ketersediaan jagung dijaga hingga Februari 2027 dan mengupayakan stok kritis 250.000 ton pada periode rawan September-Desember.

Untuk memperkuat penanganan jangka panjang, Bulog menyiapkan pembangunan gudang jagung yang dilengkapi pengering atau dryer di sejumlah sentra produksi prioritas. Lokasi yang disebut mencakup Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur, serta daerah potensial lain seperti Jawa Timur. Fasilitas pengering diharapkan membantu penanganan jagung sebelum disimpan dan disalurkan.

Meski demikian, capaian penyaluran dan ketersediaan stok perlu diikuti kelancaran distribusi hingga tingkat peternak. Pemerataan pasokan akan menjadi ujian penting bagi program SPHP, terutama menjelang akhir tahun ketika kebutuhan pangan berpotensi meningkat. Bagi peternak, ukuran keberhasilan pada akhirnya bukan hanya jumlah jagung yang tersedia secara nasional, melainkan kepastian memperoleh pasokan dengan harga yang ditetapkan.